NGAMPRAH, BBPOS- Aksi pengawalan perangkat desa yang menanyakan anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), tidak membuahkan hasil.
Sebelumnya, para perangkat desa dijanjikan oleh Kepala Dinas BPKAD akan cair, Jumat 29 Desember 2023. Para perangkat desa berkumpul di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat,tapi sampai pukul 18.00 belum ada kabar dana itu tersebut masuk ke rekening desa masing-masing.
“Boro-boro ini juga masih menunggu pencairan” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) KBB, Gagan Wirahma kepada wartawan, Jumat (29/12).
Tidak cairnya anggaran itu, karena ada beberapa desa yang belum lengkap dokumen pencairan. “Memang betul ada perbaikan. Tapi Insya Allah akan kami selesaikan malam ini,”bebernya.
Gagan meyakini Dana BHPRD yang menjadi hak desa kurang lebih Rp.40 miliar akan cair sebelum tutup buku akhir tahun ini. “Kami meyakini Pak Kaban tidak hanya sekadar janji kami masih menunggu sampai besok (Sabtu),” ungkapnya
Dana BHPRD untuk 165 desa besarannya bervariatif tergantung besaran pajak penerimaan di kisaran Rp.50 juta hingga Rp 100 juta setiap desanya.
Terpisah, Sekretaris Bandung Barat, Ade Zakir menyebut, proses pencairan dana BHPRD ini masih menunggu rampungnya pemeriksaan dokumen oleh BPKAD. “Dokumen harus diperiksa dulu dan tidak sedikit jadi perlu waktu,”jelasnya
Ade belum bisa memastikan kapan dana tersebut cair. “Kalau dokumen tersebut lengkap pastikan cair secepatnya,”tuturnya
Menanggapi aksi unjuk rasa perangkat desa, sekda menyebutnya, hanya terjadi miskomunikasi. “Hanya miskomunikasi, mereka (kades) menganggap sudah lengkapi. Namun saya di cek ke BPKAD ternyata belum lengkap,”tandasnya. ****
