NGAMPRAH, BBPOS – Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) pembangunan gedung dewan bakal dibiayai APBD Perubahan tahun 2021.
Pasalnya, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi mangkraknya pembangunan gedung DPRD KBB yang akan berakhir pada 2021 mendatang. Dengan begitu, dana Rp39 miliar disiapkan meneruskan pembangunan gedung tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD KBB, Gumilar mengatakan, DPRD KBB bersama Pemda KBB menyiapkan dua skema untuk pembangunan gedung dewan yaitu, skema pembangunan hingga tuntas atau pembangunan bertujuan fungsional.
“Kontrak pembangunan ini kan sampai 2021, ini udah maksimal 3 tahun. Kalau gak selesai akan mangkrak. Kalau mangkrak kan tidak bagus juga, apalagi ini sudah direncanakan sejak awal. Maka kita coba siapkan Rp39 miliar,” katanya, Rabu (15/9/2021).
Ia menambahkan, bahwa anggaran pembangunan gedung dewan memakai dana dari hasil pemotongan OPD lain. Pasalnya, skema yang digunakan penangguhan pembayaran pinjaman PT SMI pada tahun ini.
“Muncul isu bahwa pendanaan gedung dewan memakai anggaran dari pemotongan dari dinas-dinas lain. Kita pastikan tidak benar ada pemangkasan anggaran dari dinas lain, waktu ekspose di banggar PUTR menyatakan ini memakai dana penangguhan pembayaran PT SMI tahun 2022,” papar Gumilar.
Ia menyebut, anggaran untuk pembangunan gedung DPRD KBB tersebut tidak mangganggu anggaran program OPD terutama terkait penanganan Covid-19.
“Tahun ini Justru postur anggaran kita diprioritaskan untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi yang lebih urgen. Kalau pun ada pemotongan itu untuk dana BTT Rp30 miliar. BTT ini akan dipakai langsung oleh masyarakat berupa program vaksinasi dan pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan juga bertekad menyelesaikan pembangunan gedung DPRD KBB tepat waktu. Menurutnya, saat ini ia terus berkomunikasi dengan legislatif terkait penyelesaian gedung DPRD KBB tersebut.
“Karena saat ini kita hitung-hitunganan dulu dengan APBD yang ada saat ini. Jangan sampai terjadi defisit,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan gedung DPRD KBB yang baru tersebut jangan sampai terbengkalai (mangkrak). “Kalau bagi saya begini jika bangunan ini dibiarkan dan mangkrak sungguh sangat disayangkan,” katanya.
Hengky menegaskan, penyelesaian proyek pembangunan gedung DPRD KBB tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah saat ini. “Kalau dibiarkan nanti bangunannya rusak mending kita benahi dan selesaikan,”katanya.
Ia menyebut, jika bangunan tersebut selesai dikerjakan setidaknya dapat menekan pengeluaran dari sisi anggaran rapat yang dilakukan di luar (hotel).
“Bangunan DPRD KBB yang lama akan kita jadikan rumah sakit ibu dan anak, jadi masyarakat Bandung Barat mudah mendapatkan pelayanan,” pungkasnya.
