Padalarang, BBPOS,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat mendesak agar pemerintah pusat membatalkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Desakan itu seiring dengan jeritan masyarakat yang disampaikan melalui aksi demo 4 serikat pekerja yang berlangsung di Kantor DPRD KBB, Selasa (13/9/2022).
“Secara kelembagaan DPRD KBB menyatakan menolak, kami akan segera mengirim surat yang telah disusun kepada presiden dan DPR RI,” kata Ketua DPRD KBB, Rismanto usai audensi.
Politikus PKS itu mengatakan bahwa kenaikan BBM sangat berdampak kepada masyarakat kecil. Karena, akibat kenaikan ini inflasi semakin melonjak.
Karena itu, secara kelembagaan. Penolakan BBM itupun didukung oleh beberapa fraksi diantaranya, PKS, Gerindra, Nasdem, Perindo dan PDIP
“Kenaikan harga BBM memang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat kecil karena memicu inflasi. Hal ini akan melemahkan daya beli masyarakat, prinsipnya, kita mendukung upaya buruh untuk menolak kenaikan BBM ini,” ujarnya.
Pernyataan tertulis DPRD Bandung Barat mengenai penolakan kenaikan harga BBM itu nantinya dipakai untuk mendesak pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM.
“Tadi hanya ada masalah redaksi saja yang diedit oleh rekan-rekan serikat pekerja. Insya Allah hanya masalah waktu saja dan akan segera kita tandatangani begitu selesai secara teknis,” sebut Rismanto.
Sementara itu, Ketua Koalisi 4 Serikat Buruh KBB, Dede Rahmat mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk pernyataan sikap bahwa buruh di Bandung Barat secara tegas menolak kenaikan BBM.
Aksi itu juga mendesak agar para wakil rakyat menyatakan sikap secara kelembagaan untuk menolak kenaikan BBM juga.
“Tapi harus ada statement dari DPRD yang menyatakan menolak tentang kenaikan harga BBM ini. Jangan hanya merekomendasikan dan meneruskan aspirasi,” tutur Dede.
