NGAMPRAH,BBPOS- Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail memberikan pernyataan resmi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan (Dinkes).
Dalam keterangannya, Bupati Jeje menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp3.077.881.200, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.
“Kami sangat menyesalkan dan prihatin atas terjadinya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan. Peristiwa ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, khususnya di sektor kesehatan,” ujar Jeje, Jum’at (18/07/2025).
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan komitmen untuk membantu aparat penegak hukum dengan data dan keterangan yang dibutuhkan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan secara terbuka. Ini adalah momentum untuk membersihkan sistem dari praktik yang merugikan rakyat,” katanya
Lebih lanjut ia mengatakan, peristiwa ini disebut akan menjadi bahan evaluasi besar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal.
“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk praktik menyimpang. Ini menjadi evaluasi penting untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa,” paparnya.
Ia menegaskan, Pemerintah tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan aturan perundang-undangan dan sebagai bentuk nyata dari komitmen membangun pemerintahan yang bersih.
“Kami tegaskan, tidak ada bantuan hukum dari pemerintah daerah bagi ASN yang telah menjadi tersangka. Ini bentuk ketegasan kami dalam menegakkan integritas,” tegasnya
Bupati mengajak kepada seluruh masyarakat untuk turut aktif mengawasi jalannya pemerintahan agar lebih bersih, terbuka, dan akuntabel.
“Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bersama. Pengawasan publik sangat penting agar pemerintahan bisa dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
