PADALARANG,BBPOS- Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan pengawasan lapangan terhadap kondisi aliran air pertanian di Kampung Babakan Pasir Angin RT 01 RW 15, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, yang selama puluhan tahun tidak berfungsi akibat mengalami sedimentasi.
Kondisi tersebut berdampak terhadap puluhan hektare lahan pertanian di wilayah Desa Ciburuy yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sawah karena terkendala pengairan.
Peninjauan dilakukan dengan berjalan kaki sekitar 2 kilometer menuju lokasi aliran air yang berada di perbatasan Desa Ciburuy dan Desa Bojongkoneng. Komisi II DPRD KBB didampingi pihak kecamatan, pemerintah desa, serta Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian KBB.
Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma’mur, mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terkait pengairan pertanian dapat segera ditindaklanjuti.
“Alhamdulillah hari ini Komisi II didampingi Pak Sekcam, dari desa, dari Kabid Sarana Prasarana Dinas Pertanian, meninjau lokasi di Desa Ciburuy, perbatasan dengan Desa Bojongkoneng,” ujar Amung, Jumat (2/10).
Menurutnya, pembukaan kembali aliran air tersebut diharapkan dapat menghidupkan kembali lahan pertanian yang selama ini tidak produktif akibat persoalan pengairan.
“Perbaikan drainase masuk prioritas anggaran 2027. Kami ingin memastikan aliran air untuk pertanian bisa dibuka kembali, sehingga kebun-kebun yang sekarang dulunya sawah, mudah-mudahan ke depan bisa jadi sawah kembali,” katanya.
Selain persoalan aliran air, Komisi II juga menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait keberadaan tiang listrik yang dinilai dapat menghambat apabila akses jalan di lokasi tersebut dibuka.
Amung mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk meminta pemindahan tiang listrik beberapa meter dari lokasi semula agar tidak mengganggu rencana pembukaan akses.
“Hari ini juga atas permintaan masyarakat kami meninjau dan menelepon PLN untuk memindahkan tiang listrik ini beberapa meter ke sini, sehingga tidak mengganggu kalau akses jalan ini dibuka,” ungkapnya.
Ia menegaskan, peninjauan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus respons terhadap kebutuhan masyarakat yang disampaikan secara langsung di lapangan.
“Ini sebagai respons aktif dari dewan untuk kegiatan masyarakat. Kebetulan hari ini jadwal pengawasan, pengawasan pasti ke lapangan,” pungkasnya.