NGAMPRAH,BBPOS- Komunitas pengemudi ojek online (ojol) menyambangi Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/10/2026), untuk mempertanyakan tindak lanjut aspirasi terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang hingga kini belum direalisasikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Ketua Komunitas Ojol KBB Apep Daryaman mengatakan, persoalan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan sekitar satu tahun lalu bersama Bupati dan Ketua DPRD KBB.
Menurutnya, saat itu terdapat komitmen untuk menindaklanjuti sejumlah kebutuhan para pengemudi ojol, terutama terkait fasilitas shelter serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Intinya, satu tahun ke belakang waktu kita ketemu dengan Pak Bupati dan Ketua DPRD, kita komitmen bahwa ojol meminta salah satunya shelter dan BPJS. Untuk BPJS, tindak lanjutnya sampai satu tahun ke belakang ini belum ada,” ujar Apep usai ditemui.
Oleh sebab itu, pihaknya kembali mempertanyakan tindak lanjut pemerintah sekaligus mengusulkan adanya shelter atau sekretariat bagi komunitas ojol di KBB.
Lebih lanjut ia menjelasakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Bupati dan DPRD KBB pada Agustus lalu. Aspirasi tersebut kemudian mendapat respons dari DPRD dan kini tinggal menunggu tindak lanjut dari pihak eksekutif.
“Kita melayangkan (surat) Agustus ke Bupati dan DPRD. Alhamdulillah, DPRD sudah. Tinggal Bupati. Sekarang sedang dijadwalkan oleh Dishub,” katanya.
Ia berharap, pihak Dinas Perhubungan sebelumnya menyampaikan adanya sekitar 1.000 pengemudi yang telah memiliki BPJS. Namun, menurutnya, data tersebut belum mencerminkan kondisi para anggota komunitas ojol yang mereka dampingi.
“Sampai sekarang dari kita belum ada realisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin ada data dari Dishub katanya 1.000 yang sudah punya BPJS, cuma dari kita belum ada,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Nur Djulaeha mengatakan, persoalan ojol bukan pertama kali dibahas. Sebelumnya, para pengemudi telah melakukan audiensi dengan Forkopimda yang turut dihadiri Bupati, Kapolres, Dinas Perhubungan, dan Dinas Tenaga Kerja.
Ia menyebut terdapat delapan poin aspirasi yang disampaikan dalam audiensi terbaru. Namun, pihaknya akan memprioritaskan tuntutan yang sebelumnya belum terealisasi.
“Sebetulnya tuntutan yang disampaikan ada delapan poin. Jadi kita cut dulu saja, karena yang dulu juga belum terealisasi,” kata Nur.
Ia menegaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyediaan shelter atau sekretariat. Menurutnya, fasilitas tertentu bagi para pengemudi sebenarnya sudah pernah difasilitasi pemerintah pada momentum Tahun Baru dan Idul Fitri, tetapi para ojol menginginkan fasilitas yang dapat digunakan secara lebih berkelanjutan.
“Sebetulnya itu sudah terfasilitasi saat Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri. Tapi masalahnya mereka ingin seperti sekretariat juga,” ujarnya.
Ia menegasakan, Dewan akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari skema yang dapat mengakomodasi para pekerja rentan, termasuk pengemudi ojol dan ojek pangkalan.
“Nah, kita komunikasikan bagaimana kita mengakomodir para pekerja rentan itu. Salah satunya para ojol maupun ojek pangkalan,” katanya.