NGAMPRAH,BBPOS- Sebanyak 110 Kepala Sekolah SD/SMP di Kabupaten Bandung Barat akan segera terisi dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Asep Dendih mengatakan, kondisi kekosongan kepala sekolah tersebut hampir merata di daerah di Indonesia.
“Jadi kita menunggu proses regulasi guru penggerak dan kualifikasi guru berpengalaman,” katanya.
Ia mengatakan, bahwa regulasi mengenai guru penggerak kini sudah berjalan, dan guru berpengalaman pun dapat mengikuti tahapan tes kompetensi dan diklat untuk memenuhi syarat.
“Maka, pengangkatan Kepsek baru di Bandung Barat akan segera dilakukan.Saat ini ada sekitar 110 posisi Kepsek yang kosong,” katanya.
“Dalam waktu dekat akan dilantik sekaligus untuk mengisi seluruh kekosongan itu,” sambungnya.
Ia menegaskan, semua calon kepala sekola sudah melalui tahapan dari mulai diklat dengan LPPKS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah ) dari Solo dan tim dari LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Jawa Barat.
“Kami berharap kepsek yang akan dilantik nanti menjadi kepala sekolah yang inovatif, kreatif dan bisa mewujudkan pelajar patriot profil pancasila,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB, Mu’min Darjatuloh, menegaskan pentingnya Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat segera melakukan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas berbasis meritokrasi.
Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan hanya bisa dibangun apabila dipimpin oleh sosok-sosok yang berkompeten dan berintegritas.
“Sudah waktunya kita rangkul mereka yang memiliki potensi formal dan terbukti melalui rekam jejak, bukan karena kedekatan apalagi transaksi,” kata Mu’min, yang akrab disapa Kang Aji belum lama ini.
Mu’min menyebut bahwa Bandung Barat memiliki potensi sumber daya manusia yang besar di bidang pendidikan. Banyak guru telah menjalani pelatihan intensif seperti Guru Penggerak, Pendamping, Fasilitator, hingga Instruktur yang berpengalaman.
“Ini aset besar bagi Pemda KBB untuk memajukan sektor pendidikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan geografis Bandung Barat yang luas dan beragam, dari wilayah utara hingga selatan. Wilayah selatan, menurutnya, masih tertinggal dalam hal fasilitas pendidikan dan pemerataan tenaga pendidik.
DPRD KBB mendorong Disdik KBB untuk menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi guru dan fasilitas, agar kualitas pendidikan tak hanya dinikmati wilayah perkotaan.
“Sudah saatnya menerapkan prinsip the right man on the right place. Dengan begitu, pemerataan pendidikan bisa terwujud dan mutu pendidikan meningkat,” pungkasnya.
