Padalarang, BBPOS – Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melayangkan surat terbuka kepada Pemkab Bandung Barat terkait pencairan gaji atau penghasilan tetap (Siltap) yang tak kunjung direalisasikan.
Mereka, meminta Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan untuk segera merealisikan Siltap. Pasalnya, sejak Januari 2021ada beberapa Desa yang belum menikmati gaji tahun ini.
Ketua Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rahmat Kurniawan mengungkapkan, surat bentuk protes tersebut dilayangkan, karena pihaknya meminta kejelasan pemerintah daerah yang selalu menunda proses pencairan. Padahal, seluruh dokumen dari Pemdes sudah sepenuhnya dilampirkan.
“Kami hanya ingin ada kejelasan dari Plt Bupati, kenapa ini terlambat lagi padahal dokumen pencairan sudah kami selesaikan, jujur saja kami sangat membutuhkan siltaf tersebut. Apalagi sekarang mau hari lebaran tentunya kami sangat memerluannya karena kami juga punya keluarga,” ujar Rahmat saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).
Berdasarkan dari informasi yang didapatnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB, keterlambatan itu akibat ada perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berdampak pada pencairan Siltap Pemdes di KBB.
“Saya sudah tanyakan, katanya keterlambatan itu akibat ada perubahan nama dinas di keuangannya jadi adminisstrasi seperti kwitansi itu dikembalikan lagi ke pihak desa dan harus dirubah lagi oleh pihak Pemdes,” katanya.
“Pihak DPMD selalu beralibi bahwa keterlambatan siltap ini adalah keterlambatan desa baik itu APBDes nya ataupun BPJS nya, padahal kita sangat berharap pihak dinas atau Pemkan Bandung Barat membuat suatu terobosan agar hal ini tidak berulang disetiap tahun nya,” tambah dia.
Dari Siltap setiap bulannya, kata Rahmat, kepala desa bakal menerima Rp 3.750.000 sekretaris desa sebesar Rp 2.700.000, perangkat desa Rp 2.500.000, serta kepala dusun Rp 2.050.000.
“Harapannya ini segera selesai sehingga gaji yang belum April-Mei 2021 bisa segera dicairkan secepatnya. Karena banyak perangkat desa yang mengandalkan penghasilan dari pekerjaan tersebut,” pungkasnya.
