Ngamprah, BBPOS- Tak mampu bayar sewa gedung, kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipaksa dikosongkan. Pengurus Partai Golkar terpaksa harus angkat kaki dari kantor sekretariatnya sendiri pada Selasa (3/8/2021).
DPD Partai Golkar KBB diduga belum membayar uang sewa bangunan milik PT KAI. Sebelumnya, DPD Partai Golkar Bandung Barat menggunakan sebuah bangunan di atas lahan PT KAI dengan cara menyewa.
Kader Partai Golkar KBB, Ranran Raharja membenarkan adanya pengusiran para pengurus Partai Golkar KBB dari kantornya sendiri. “Waktu sewa sudah habis dan pengurus partai tidak mampu melanjutkan uang sewa,” ujar Ranran.
Satu per satu aset Partai Golkar KBB mulai diangkut, kantor DPD diminta harus segera dikosongkan hari ini. Ranran menyebutkan, pengurus masih bingung harus pindah kantor kemana.
“Ini harus menjadi evaluasi internal kita. Plt Ketua Golkar mustinya punya sikap sebelum waktu sewa bangunan habis. Malu dong kita punya 5 kader duduk di DPRD tapi untuk bayar sewa aja gak mampu,” kata Ranran.
Dihubungi terpisah, Kader senior Partai Golkar, Gunawan Rasyid menyesalkan sikap para kader partai Golkar KBB yang seolah tidak lagi mementingkan partai sebagai rumah bersama.
“Ini dampak dari rakusnya oknum politisi oportunis yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok,” sebut Guras sapaan akrab Gunawan Rasyid.
Guras menduga, persoalan ini merupakan buntut dari pelaksanaan Musda Partai Golkar KBB tanggal 30 Agustus 2020 lalu. Menurutnya, persoalan Musda hingga hari ini masih menjadi duri dalam partai Golkar KBB yang berimbas pada kepentingan politik individu kader.
Sebelumnya sekretariat Partai Golkar KBB sempat diwacanakan untuk berdiri sendiri tanpa menyewa. Wacana itu datang dari Fery Pamawisa usai terpilih pada Musda Agustus lalu, namun hasil Musda itu digiring ke ruang konflik sehingga impian partai Golkar untuk memiliki sekretariat sendiri harus pupus.
“Menyikapi diusirnya kantor Kesekretariatan DPD Partai Golkar KBB karena sudah habis kontrakannya, ini menjadi sangat miris. Para pemangku kepentingan malah asik dengan permainan sendiri, PLT Ketua DPD Golkar Jabar yang katanya sudah menunjuk PLT Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar KBB bahkan tanpa struktur kebawahnya ini juga dipertanyakan dasar hukumnya,” sebut Guras.
“Apalagi tidak pernah ada komunikasi atau konsolidasi dengan pengurus demisioner DPD Partai Golkar KBB maka sangat wajar Kantor Kesekretariatan DPD Partai Golkar KBB pun pasti akan terlantar,” imbuhnya.
Guras secara tegas mempertanyakan tanggung jawab Fraksi partai Golkar KBB yang kini sudah duduk di kursi legislatif. Mustinya, mereka punya sikap bagaimana merawat bersama Sekretariat DPD partai Golkar KBB.
“Mereka bisa maju jadi Dewan karena didorong oleh Partai Golkar, dimana rasa empati mereka sehingga Kantor Kesekretariatan tidak terurus bahkan sampai terusir karena habis kontrakannya,” sebut Guras.
