NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama Forkopimda menandatangani pakta integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 usai upacara Hardiknas.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerimaan siswa berjalan transparan, adil, dan bebas praktik titip siswa, kolusi, serta nepotisme.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Bandung Barat bersama unsur Forkopimda, mulai dari Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, hingga Dinas Pendidikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edy Syafrudin mengatakan, momentum Hardiknas tahun ini menjadi semangat kebangkitan dunia pendidikan di Bandung Barat agar lebih maju dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Momentum Hari Pendidikan Nasional ini menjadi semangat kebangkitan dunia pendidikan. Di tahun 2026 kami ingin pendidikan di Kabupaten Bandung Barat lebih maju dan lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Edy, Rabu (20/5).
Menurutnya, penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi simbol keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan mengedepankan asas keadilan.
“Ini bentuk komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan SPMB harus berjalan transparan, akuntabel, serta tidak ada kolusi dan nepotisme. Pakta integritas ini menunjukkan keseriusan Bandung Barat agar SPMB berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia menjelaskan, mekanisme SPMB tahun 2026 masih menggunakan empat jalur penerimaan, yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua.
“Untuk aturan masih sama, ada empat jalur. Kami berharap pelaksanaan tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya,” ucapnya.
Selain fokus pada pelaksanaan SPMB, Ia juga menargetkan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi guru, mutu pembelajaran, hingga pembenahan sarana dan prasarana sekolah.
“Kualitas pendidikan harus lebih baik, sarana prasarana juga harus meningkat supaya guru dan siswa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar,” katanya.
Di sisi lain, Disdik KBB tengah memetakan kebutuhan kepala sekolah untuk mengisi ratusan posisi kosong di tingkat SD dan SMP.
“Memang ada kekosongan kepala sekolah, baik SD maupun SMP, sekitar 315 posisi. Itu akan segera kami isi, tetapi ada mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia memastikan proses pengisian jabatan kepala sekolah akan dipercepat agar aktivitas pendidikan di Bandung Barat berjalan lebih optimal.
“Insyaallah kami sedang berusaha secepat mungkin untuk menyegerakan pelantikan kepala sekolah guna mengisi kekosongan tersebut,” tandasnya.
