NGAMPRAH,BBPOS- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Nurjulaeha menyatakan dukungannya terhadap percepatan pengangkatan kepala sekolah definitif.
Hal tersebut, agar tidak ada lagi kepala sekolah yang merangkap jabatan di beberapa sekolah sekaligus.
“Kami mendukung percepatan pelantikan kepala sekolah SD maupun SMP agar tidak ada lagi yang merangkap jabatan di dua hingga tiga sekolah sekaligus,” kata ketua komisi IV Nurjulaeha, Rabu (20/5).
Ia mengatakan, Komisi IV telah melakukan pengawasan ke sejumlah sekolah dan menemukan masih banyak kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu sekolah dalam waktu bersamaan.
Kondisi tersebut, kata dia, dinilai dapat memengaruhi efektivitas manajemen dan pelayanan pendidikan di sekolah.
Ia menjelaskan, proses pelantikan kepala sekolah sempat tertunda akibat perubahan regulasi dari kementerian. Dalam aturan terbaru, calon kepala sekolah diwajibkan mengikuti Diklat selama 10 hari sebelum dilantik secara definitif.
Menurut informasi yang diterima Komis IV pelantikan sebenarnya sudah siap dilakukan. Namun pelaksanaan Diklat masih terkendala ketersediaan anggaran.
“Ketentuannya kepala sekolah harus mengikuti Diklat terlebih dahulu, sementara anggarannya belum tersedia,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, akan mendorong penganggaran program Diklat tersebut dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Berdasarkan informasi dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan KBB, biaya Diklat diperkirakan mencapai sekitar Rp10 juta per peserta. Total kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp3,15 miliar.
Ia menilai anggaran tersebut memungkinkan untuk dialokasikan mengingat kebutuhan kepala sekolah definitif dinilai mendesak demi mendukung kualitas pendidikan.
Selain itu, ia juga menyinggung perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu yang saat ini disebut menerima gaji sekitar Rp2 juta per bulan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mendukung percepatan pelaksanaan Diklat agar penataan manajemen pendidikan di Kabupaten Bandung Barat berjalan sesuai kebutuhan.