PADALARANG, BBPOS,- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat, Adi Saputro menyebutkan Pemerintah Daerah (Pemda) KBB berwenang menertibkan baliho para politisi yang terpajang di jalanan.
Menurutnya, KPU tidak bisa melarang terkait maraknya baliho politik yang belakangan marak di sejumlah wilayahnya. Pasalnya, saat ini belum ada peserta Pemilu 2024, sehingga KPU ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandung Barat tidak dapat menindak keberadaan baliho itu sebagai kampanye di luar jadwal.
“Selama belum masuk tahapan sebenarnya tidak masalah, tetapi secara estetika pemerintah daerah bisa menegur,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).
Ia mengaku tak bisa berbuat banyak selain berkoordinasi dengan pemda. “Karena mungkin saja dengan pemasangan tersebut bisa melanggar aturan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di tempat umum,” jelasnya.
Sebab, lanjut dia, secara regulasi pihaknya belum mendapatkan informasi terkait aturan main yang mengatur pemasangan APK dan tentunya belum bisa menindaklanjuti persoalan ini. Meski, KPU RI sudah menyampaikan bahwa parpol bisa sosialisasi setelah tahapan penetapan.
“Jadi yang diperbolehkan KPU RI itu atribut yang hanya mencantumkan ketua dan sekretaris partainya saja. Tapi tidak mengatasnamakan calon maupun bacalon,” terangnya.
Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya mengimbau kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2024 untuk turut serta mensukseskan pesta demokrasi tersebut.
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi sesuai ketentuan yang ada dan berharap seluruh peserta Pemilu bisa tetap menerapkan K3 dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
“Tentunya kami berharap semua Parpol untuk betul-betul patuhi aturan yang ada yang sudah ditetapkan yang nantinya dijadikan bahan untuk kampanye,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah politisi sudah mulai beradu geulis dengan memasang baliho bergambar wajah dirinya, padahal pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih sekitar 1 tahun lagi.
Baliho beragam ukuran berjejal di pinggir dan sudut-sudut jalan. Gambar besar wajah diri politisi dengan pesan-pesan klise dan basi terpampang di jalanan merusak pemandangan.
Ratusan bahkan mungkin ribuan baliho bergambar wajah para politisi ini memang tak secara langsung berisi pesan atau ajakan terkait pemilihan.