Ngamprah, BBPOS – Untuk menyiasati keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memenuhi kebutuhan perbaikan insfrastruktur terutama jalan, Pemda Bandung Barat akan bekerja sama dengan pihak bank infrastruktur pemerintah pusat untuk membantu menambah kekurangan biaya perbaikan jalan yang rusak parah maupun rusak ringan melalui pinjaman modal. Demikian ungkap Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengki Kurniawan kepada BBPOS, Selasa (6/11/2018).
Berdasarkan data yang diperoleh, dari total panjang jalan di Kabupaten Bandung Barat saat ini yaitu 518.07 km, sepanjang 308.05 km dengan kondisi baik, 123.57 km rusak berat, 21.18 km rusak sedang dan sepanjang 65.27 km kondisinya rusak ringan. Melihat kondisi tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit bahkan bisa mencapai triliyunan rupiah.
Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan menjelaskan, Pemda Bandung Barat dihadapkan pada masalah pelik yaitu keterbatasan anggaran untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam semua aspek kehidupan, tidak hanya sarana jalan saja. Lebih lanjut ia mengatakan, masih ada hal lain yang harus dipenuhi diantaranya aspek ekonomi,kesehatan dan pendidikan yang sudah barang tentu menggunakan dana yang bersumber dari APBD.
“Kita (Pemda KBB,red) mencari solusi terbaik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat salah satunya adalah membuat leucir (kondisi baik,red) jalan yang berada di seluruh wilayah KBB, tanpa harus mengandalkan APBD Bandung Barat saja, yaitu dengan meminjam modal kepada bank infrastruktur pemerintah pusat”jelasnya.
Hengki menambahkan, jika hanya mengandalkan biaya yang bersumber dari APBD saja, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun dan memperbaiki jalan yang berada di seluruh kawasan Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, mengambil kebijakan untuk melakukan pinjaman modal ke bank infrastruktur pusat akan menjadi solusi yang lebih realistis dalam menghadapi kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Insya Allah 2019 jalan di KBB leucir jika dibantu modal pinjaman dari bank insfrastruktur pusat,”tambahnya.
Masih menurut Hengki, dirinya sudah membuat hitungan sementara biaya yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jalan yang rusak. Ada dua cara yang akan dilakukan agar kondisi jalan nantinya memiliki kualitas bagus dan tahan lama, langkah pertama dengan melakukan pengecoran (Beton,red) selanjutnya jalan tersebut dihotmix. Dengan rencana seperti itu, dibutuhkan biaya untuk pengecoran beton sebesar Rp. 2 milliar/km dan proses hotmix sebesar Rp. 1 milliar/km serta ditambah dengan anggaran bangunan pelengkap sebesar Rp. 500 juta/km.
“Kita akan fokuskan kepada pembangunan dan perbaikan serta pembangunan fasilitas pelengkap sepanjang 144.05 km dikalikan anggaran Rp.2,5 milliar/km, jadi jumlahnya Rp.361,875. Jadi setiap tahun dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 97,3 milliar untuk pembangunan dan perbaikan ditambah biaya perawatan sebesar Rp.20 milliar per tahun jadi total anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp.110 milliar pertahun,” paparnya.
Namun demikian, ia kembali meyakinkan bahwa langkah yang diambil oleh Pemda Bandung Barat dengan melakukan pinjaman kepada bank insfratruktur pemerintah pusat merupakan solusi terbaik dalam upaya memecahkan masalah yang sudah lama terjadi yaitu kerusakan jalan karena kurangnya modal untuk biaya pembangunan,perbaikan dan perawatan jalan.
“Dengan visi AKUR dan Jargon Bandung Barat Lumpat bisa merealisasikan janji kampanye kami kepada masyarakat, yaitu AKUR akan memberikan hal terbaik bagi warga Bandung Barat,” pungkasnya. (***)