Selama lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bandung Barat terus tumbuh pada kisaran 5 sampai 6 persen setiap tahunnya. Sektor industri memberikan peranan paling besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bandung Barat diikuti sektor perdagangan dan sektor pertanian. Upaya memacu pertumbuhan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengembangkan potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Pembangunan di bidang ekonomi memang menjadi agenda utama pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Namun demikian, pembangunan tentunya tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi semata. Pembangunan kualitas hidup manusia juga merupakan agenda penting untuk diperhatikan. Pembangunan kualitas hidup manusia tertuang dalam salahsatu butir nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini pun sejalan dengan visi pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih pada masa kampanye sebelumnya yaitu: “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan yang berkeadilan berdasarkan potensi kewilayahan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat CERDAS”.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia, pada tahun 1990 UNDP mengenalkan suatu tolok ukur pembangunan taraf hidup manusia yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di indonesia, IPM dihitung dan disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai dengan data yang dirilis BPS, angka IPM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 sebesar 66,63. Capaian di tahun 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,25 persen dibanding IPM tahun 2016 yang nilainya sebesar 65,81. Angka IPM tersebut termasuk kedalam kategori sedang.
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, IPM Kabupaten Bandung Barat berada pada urutan ke-20 dari 27 dari kabupaten/kota. Dapat diartikan bahwa capaian pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bandung Barat relatif tertinggal atau di bawah rata-rata dari kabupaten/kota lainnya. Satu hal yang menggembirakan bahwa peningkatan IPM yang terjadi dari tahun 2016 ke 2017 cukup signifikan dan berada di urutan ke-4 kabupaten/kota dengan pertumbuhan IPM tertinggi di Jawa Barat. Dan ini tentunya menjadi “pekerjaan rumah” kepala daerah yang baru terpilih untuk terus mamacu pembangunan di bidang kualitas hidup manusia.
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita.
Jika ditelaah lebih lanjut, penyebab dari rendahnya capaian IPM di Kabupaten Bandung Barat dibandingkan kabupaten/kota lainnya saat ini ada pada dimensi ketiga, yaitu masalah standar hidup layak yang digambarkan melalui pengeluaran per kapita yang cukup rendah. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 sebesar Rp 8.002.000,-. Angka ini berada di urutan keempat terbawah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Indikator UHH, HLS dan RLS yang merepresentasikan dua dimensi dari IPM di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan nilai yang berada dalam kisaran rata-rata nilai provinsi. Umur Harapan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2017 sebesar 71,87 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,79 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,74 tahun.
STANDAR HIDUP LAYAK DAN KEMISKINAN
Rendahnya pengeluaran per kapita sebagai indikator standar hidup layak di Kabupaten Bandung Barat juga sejalan dengan angka kemiskinan yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 11,49 persen berada di urutan keenam tertinggi di Provinsi Jawa Barat, walaupun dari tahun ke tahun persentase penduduk miskin tersebut terus mengalami penurunan. Dalam hal ini, upaya pengentasan kemiskinan merupakan upaya paling pokok dari peningkatan kualitas hidup manusia. Tentunya pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang sangat kompleks yang memiliki banyak dimensi, yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis.
Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan langkah-langkah kongkret yang hasilnya tidak bisa dilihat secara instan. Untuk itulah dalam tataran dunia internasional, seluruh negara di dunia melalui Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2015 telah menetapkan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan istilah SDGs (Sustainable Development Goals). SDGs berisi 17 tujuan yang sebagian besarnya terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
Dengan mengusung jargon Bandung Barat Lumpat, diharapkan melalui kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dapat membawa perubahan secara cepat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengejar ketertinggalan dalam pembangunan kualitas hidup masyarakatnya.
