PADALARANG,BBPOS- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) segera menerapkan Aplikasi Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dijajarannya. Hal tersebut guna melakukan pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Dewan dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Kami sedang menyosialisasikan aplikasi SIMPEG kepada jajaran sekretariat DPRD. Tentu kedepannya, segala sesuatu pekerjaan bisa mudah dalam penyelesaian administrasi ASN dan Anggota DPRD dengan menggunakan SIMPEG,” ujar Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dudih Heryana pada Sekretariat DPRD KBB, Rabu (11/12/2017).
Dudih mengatakan, menghadapi
SIMPEG direncanakan pada tahun 2020, namun untuk tahun sekarang sudah dilakukan tetapi sambil berjalan. Akan tetapi, semua itu harus didukung data-data kepagawaian dan program kerja satu tahun kedepan.
Masih kata dudih, untuk rencana kerja (Renja) satu tahun kedepan itu dituangkan dalam SIMPEG. Nantinya semua kegiatan masuk dalam SIMPEG.
“Tahun lalu ini jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masa satu tahun anggota dewan hadir 100% pada kuat. Dalam segi kepatutan tidak mungkin hadir 100%, dewan mungkin ada yang sakit dan keperluan keluarga. Dengan SIMPEG ini akan menjawab semua,” ungkapnya.
Dudih menambahkan, untuk program kunjungan kerja (Kunker) keluar kota, sekarang mengunakan aplikasi absensi mobile digital. Misalnya, kunjungan ke DPRD Yogyakarta, nanti kehadirannya akan muncul disana. Jadi anggota dewan tidak bisa diwakilkan sama orang lain, semua kegiatan tidak akan fiktif.
“Kami berharap dengan adanya aplikasi SIMPEG, sistem surat menyurat digital (Simperdi) diakhiri verifikasi anggaran (Vespa), semua itu menjadikan disiplin anggaran dan menghindari kegiatan fiktif,” ujarnya.
Ditempat yang berbeda, Ketua DPRD KBB, Rismanto mengatakan, sangat merespon jika aplikasi itu diterapkan kepada 50 anggota dewan.
“Kami belum dapat sosialisasi soal itu. Jadi kami menunggu proses persiapannya seperti apa, karena nanti ekspos di hadapan dewan,” ujar Ketua DPRD KBB, Rismanto, Rabu (11/12/2019).
Masih kata Rismanto, selain akan diterapkan kepada pegawai di lingkungan sekretariat DPRD juga bakal diterapkan untuk kepada 50 anggota DPRD KBB. “Detailnya bagaimana aplikasi itu kita belum tahu, ya tunggu ekspos saja,” ungkapnya.
Kendati begitu, Rismanto sangat merespon jika nanti aplikasi itu bakal diterapkan untuk anggota DPRD KBB. “Ya kami setuju, itu kan menuju trasparansi di era keterbukaan publik,” tandasnya.
