CIPENDEUY,BBPOS- Penyaluran 8000 paket sembako oleh Pemda Bandung Barat menjadi gonjang-ganjing. Bagaimana tidak, Ketua Fraksi DPRD KBB, Sundaya berteriak lantaran penyaluran itu menyalahi aturan normatif.
Kenapa? Ketua Komisi II ini menilainya, tidak sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Menurut Sundaya, bantuan itu seharusnya disalurkan melalui desa sesuai dengan arahan dari Kementrian Desa. “Dari kemantrian baru oleh kabupaten dan sisanya baru di cover oleh provinsi,” sebut Sundaya kepada redaksi, Rabu (22/4/2020).
Posisi hari ini, Sundaya mengatakan, penyaluran bantuan untuk warga yang terkena imbas Covid-19 di KBB dari desa belum jelas. Begitu juga dari kementrian belum turun ke masyarakat. “Tapi kenapa kabupaten mendahului,” tanya Sundaya.
Soal itu juga, Sundaya meminta pertanggungjawaban panitia kerja (panja) Covid-19 untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut. Membuat Sundaya bingung, ketika dirinya mengecek kepada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) KBB, ternyata belum mengeluarkan anggaran untuk penyaluran 8000 paket sembako. “Saya cek ke kuangan (DPKAD) ternyata belum mengeluarkan anggaran karena harus by name by adress. Yang membuat saya bertanya kenapa uang belum dikeluarkan oleh kruangan barang sudah didistribusikan, itu anggaran dari mana? silakan cek ke keuangan kan itu tadi harus by name by adress,” kata Sundaya heran.
Pihaknya tidak ingin, wabah corona malah dijadikan ajang pencitraan golongan atau partai tertentu. “Sesuai aturan Bandung Barat harus mengeluarkan 10 persen dari jumlah 240 ribu masyarakat penerima bantuan kamarin sudah turun 8000 besok akan diturunkan lagi banyuan 20 ribu jadi mencapai 28 ribu dan ini jadi sudah melebih dari yang 10 persen,” ungkapnya.
Dewan, kata Sundaya menerima bantuan yang akan disalurkan tersebut. Namun, lanjut, Sundaya, yang menjadi permasalahan mekanisme yang salah dan uangnya tidak jelas. “Ini uangnya dari siapa? Silakan cek ke kuangan. Saya khawatir ini ada permainan yang lain,” ungkapnya.
Sundaya meminta panja untuk mengawasi penggunaan anggaran penaggulangan covid-19 untuk KBB yang mencapai angka Rp 132 miliar agar bisa transfaran. “Jangan coba main-main dengan ini, negara dalam keadaan darurat oleh corona mencari keuntungan secara matrial maupun politis ini kan uang APBD,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemkab Bandung Barat mulai menyakurkan 8000 paket sembako yang dilaunching melalui jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdanpak Covid-19 di Kecamatan Padalarang pada Selasa (21/4/2020).
Dalam sambutannya, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, di KBB ada 16 kecamatan dan satu kecamatan dicoba dengan 500 paket sembako yang siap dibagikan. “Bapak titip kepada pak kades, pak camat jangan sampai karena bantuan kita yang sudah terbiasa mencapai ratusan ribu keluarga di KBB bahkan bertambah lagi jadi data jangan sampai tumpang tindih ada batuan pusat, provinsi dan KBB,” tuturnya.
Bupati berpesan, agar data akurat dalam penyaluran bantuan dari KBB. “Jangan sampai yang tidak mampu tidak dapat datanya harus akurat,” tandasnya.
