NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan tahun ini menyandang predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama.
Untuk mewujudkan semua itu, Pemkab Bandung Barat berupaya keras untuk melengkapi dokumen sebagai penunjang penilaian dari Tim Verivikator KLA Tingkat Pusat.
“Hasil wawancara tadi (dengan Tim Verivikator), hanya evidence (bukti) yang kita kurang. Pembuktian-pembuktian, baik secara dokumen maupun dari sisi anggaran,” kata Kepala Bapelitbangda KBB, Eriska Hendrayana, disela-sela Verivikasi Lapangan Secara Hybrid di Ruang Rapat Setda KBB, belum lama ini.
Dalam waktu dua hari, Eriska menyanggupi dokumen-dokumen sebagai penunjang predikat KLA tersebut, akan dilengkapinya.
Sementara, dukungan dari sisi regulasi untuk dinyatakan sebagai KLA, dialaminya sudah mencukupi. Mulai Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) Lainnya, dianggap sudah mencukupi.
“Hasil evaluasi tadi dari Tim Verivikator, Perda, Perbup maupun SK tidak secara eksplisit mengatur tentang Perlindungan Anak. Padahal itu sudah ada. Kelemahan kita tidak membahas hal ini diteknis,” jelasnya.
Untuk keperpihakan sebagai KLA, Bandung Barat lanjut Eriska, sebenarnya sudah ada. Namun untuk pembuktian melalui dokumen, diakuinya masih lemah.
Oleh karena itu, pihaknya menyanggupi dalam tempo waktu dua hari kekurangan yang disyararkan Tim Verivikator akan dilengkapi.
“Karena yang dibutuhkan hanya evidence saja. Kalau untuk gerakan, suda kita laksanakan,” tegasnya.
Selama ini, untuk menyandang predikat KLA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sebagai leading sektornya, telah menggandeng semua stackeholder.
Termasuk bekerja sama dengan belasan mitra kerja yang bergerak di bidang perlindungan anak seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP), TP Penggerak PKK, LK3, Motekar, Puspaga, PATBM, Forum Anak Daerah, Forum Genre Himpaudi, IGTKI dan lain-lain.
Hal itulah, yang membuat pihaknya optimis bisa meraih KLA kali ini.
“Insya Allah (percaya diri, bisa jadi KLA), cuma yang perlu diperhatikan tinggal ketelitian, kejelasan operator untuk pembuktian (dokumen), evidence yang pernah kita lakukan,” lanjutnya lagi.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP2KBP3A KBB, Rini Haryani berharap leading sektor lainnya bisa memberikan evidence dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
“Saya mohon bantuan dan kerja samanya. Dalam dua hari ini, semoga saja evidence kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa terpenuhi,” ucapnya.
Sementara, Verivikasi Lapangan Secara Hybrid KLA di KBB dihadiri Sekda KBB, Ade Zakir, Ketua Komisi 4 DPRD KBB, Nur Djulaeha, sejumlah perwakilan OPD serta mitra kerja DP2KBP3A.
Secara bergilir, Tim Verivikator KLA Tingkat Pusat mewawancarai secara daring kepada yang menghadiri acara Verivikasi tersebut.****
