Padalarang, BBPOS – Kelanjutan pemilihan bakal calon ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin menegang.
Pasalnya, sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komite Peduli Prestasi Olahraga Seni dan Budaya (KPPOSB) mengancam akan PTUN kan panitia KONI jika meloloskan Balon Ketum KONI yang tidak memenuhi persyaratan.
“Kami di sini meminta KONI tak meloloskan Balon Ketum KONI yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ada, jika terjadi kami akan PTUN kan panitia,” ungkap Ketua KPPOSB, Asep Syamsul Falah di Padalarang, Selasa (17/5/2022).
Asep mengatakan, KPPOSB bakal terus mendampingi dan melakukan pengawasan terhadap para balon Ketum KONI KBB melalui Musorkablub.
“Melalui Musorkablub ini kita akan mengawasi supaya siapapun yang mencalonkan diri akan kita dukung penuh, tetapi harus memenuhi aturan baik sesuai AD ART calon maupun AD ART KONI,” katanya.
Menurutnya, KPPOSB saat ini tengah memiliki data dari tujuh balon Ketum KONI. Oleh karenanya, pihaknya bakal terus mengawal supaya panitia ini betul-betul menjalankan amanah sesuai AD ART dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Harus bisa membidangi dan melahirkan calon yang terbaik,” ujarnya.
Hal ini lanjut Asep, bagian dari perbaikan kelembagaan lantaran pihaknya sudah berpengalaman dalam beberapa periode.
“Kami ingin hadirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak menimbulkan wanprestasi di mana cabor dan atlet selalu menjadi korban,” ujarnya.
“Kita perlu pemimpin yang betul-betul berpengalaman di bidang olahraga. KONI itu harus menerapkan aturan di bidang keorganisasian, artinya ketika calon ini statusnya sah atau tidak sah,” pungkasnya.
Sementara itu, Caretaker Sekretaris KONI KBB, Lili Supriatna mengatakan, pihaknya sebagai Caretaker KONI KBB tentunya harus respon terhadap semua unsur dan komponen.
“Jadi ketika ada semacam tuntutan dan keinginan yang diutarakan ke kita, caretaker selaku penanggungjawab Musorkablub bakal menerima dan sah-sah saja siapapun itu,” katanya.
Terlepas dari itu, sambung dia, bahwa mekanisme dan aturan main itu harus tetap di dalam koridor konstitusi AD ART KONI KBB.
“Jadi kalau saran masukan kaitan dengan perbaikan dan demi kemaslahatan untuk KONI KBB ke depan kita terima,” ujarnya.
Menurutnya, karena komunitas mereka juga banyak unsur dari keterwakilan keolahragaan walaupun juga tidak menjadi praktisi.
“Tapi minimal mereka juga pernah atau tahu memegang dari pada sisi keolahragaan,” imbuhnya.
Disinggung adanya aturan kelonggaran dalam pemilihan Ketum KONI KBB, ia menuturkan, ada sebuah kelaziman bahwa AD ART dan PO KONI adalah UU tertinggi keolahragaan.
“Artinya bahwa kami menerapkan ini semaksimal dan akan bertindak seadil mungkin kaitan dengan prasyarat yang harus dilakukan oleh bacalon dari pada Ketum KONI KBB, dan itu sudah syarat dengan kelaziman dari organisasi yang kita terapkan,” tutupnya.
