PADALARANG,BBPOS- Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik kapur PT Kurnia Artha Pratiwi di Jalan Raya Pamucatan KM 22, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (31/7/2026).
Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut pascakunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang sebelumnya menyoroti persoalan lingkungan dan kesejahteraan pekerja di perusahaan tersebut.
Sidak dipimpin Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha bersama anggota di antaranya Iwan Ridwan, Imam Tunggara, Fikri Zamzam, dan Jajang Sukmahari Turut hadir perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta instansi terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV meninjau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sistem produksi, pengendalian polusi udara, pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga kondisi ketenagakerjaan di perusahaan.
Anggota Komisi IV DPRD KBB, Iwan Ridwan, mengatakan sidak dilakukan untuk mencari solusi yang berpihak kepada masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan investasi maupun nasib para pekerja.
“Persoalan ini harus diselesaikan secara bijak. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, tetapi perusahaan juga menjadi sumber mata pencaharian banyak orang. Yang terpenting adalah mencari solusi agar masyarakat nyaman, lingkungan terjaga, dan tenaga kerja tetap terlindungi,” kata Iwan.
Ia mendorong perusahaan memperkuat program CSR yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar, seperti pemeriksaan kesehatan berkala, pendataan pelaku usaha di sekitar pabrik, hingga bantuan sosial yang tepat sasaran.
Selain itu, perusahaan juga diminta terus meningkatkan teknologi pengendalian debu agar aktivitas produksi tidak menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat.
“Saya berharap perusahaan terus berbenah, terutama dalam pengendalian debu. Di sisi lain, warung-warung warga dan aktivitas ekonomi masyarakat juga harus tetap berjalan,” ujarnya.
Iwan menambahkan DPRD siap membantu apabila perusahaan menghadapi kendala perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, selama seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha, menegaskan penyelesaian persoalan harus dilakukan secara komprehensif. Menurutnya, penutupan pabrik bukan menjadi solusi karena akan berdampak pada sektor industri lain dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
“Kalau pabrik ini ditutup, dampaknya sangat luas. Industri lain yang membutuhkan bahan baku akan terdampak, begitu juga para pekerja. Karena itu yang harus dilakukan adalah mencari solusi terbaik antara kepentingan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi,” ujarnya.
Nur juga meminta perusahaan terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, menyusul perhatian Gubernur Jawa Barat terhadap kondisi upah sebagian tenaga kerja saat melakukan kunjungan sebelumnya.
Dari pihak perusahaan, HRD PT Kurnia Artha Pratiwi, Wahyu T, menjelaskan seluruh pekerja di bagian produksi berstatus karyawan tetap, sedangkan tenaga outsourcing hanya diberlakukan untuk petugas keamanan.
Ia juga memastikan seluruh pekerja langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak mulai bekerja.
“Setiap karyawan yang mulai bekerja langsung didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Selain itu, perusahaan mengklaim rutin menjalankan program CSR berupa bantuan hari raya, Iduladha, Isra Mikraj, kegiatan HUT Kemerdekaan RI, hingga penyediaan bantuan air bersih bagi masyarakat sekitar.
Di bidang lingkungan, perusahaan juga menyebut telah mereklamasi sekitar 6,5 hektare lahan bekas tambang dengan menanam pohon albasia dan berbagai tanaman lainnya sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan.
Komisi IV DPRD KBB berharap hasil sidak tersebut menjadi langkah awal penyelesaian persoalan melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, sehingga aktivitas industri tetap berjalan tanpa mengabaikan kesehatan lingkungan serta kesejahteraan warga.