NGAMPRAH,BBPOS- Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sandi Supyandi Mempertanyakan keabsahan dan pola penganggaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah (JPTP) Kabupaten Bandung Barat.
Ia mengatakan, Pemkab Bandung Barat seharusnya berkoordinasi atau memberi tahu terkait pelaksanaan open bidding kepada Komisi 1 DPRD KBB.
“Terkait adanya open bidding eselon 2 ini, seharusnya pemda KBB harus mempunyai adab menginformasikan terlebih dahulu kepada kami sebagai lembaga resmi (Khusunya Komisi 1) supaya tidak salah informasi,” katanya Kamis (12/12/2024).
Ia menambahkan, pihaknya mempermasalahkan pemda KBB dan Panitia Seleksi yang terkesan tertutup dengan tidak memberikan informasi yang jelas kepada Lembaga DPRD.
“Khususnya komisi 1 yang membidangi Pemerintahan Umum dan kepegawaian terkait rekomendasi dari kemendagri dan pola penganggaran yang akan direalisasikan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya akan memanggil secara Resmi PJ Bupati sebagai kepala daerah dan Pansel Terbuka JPTP untuk rapat dengar pendapat.
“Kami akan mempertanyakan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pola penganggaran yang direalisasikan, jangan muncul masalah lagi Kedepannya dengan Proses Seleksi yang Terkesan Tergesa-gesa ini,” katanya.
Anggota Legislatif dari Partai kebangkitan Bangsa inipun ingin menjaga stabilitas politik dan pemerintahan pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten Bandung barat.
“Kalau ini terkesan terburu-buru saja, pasca pilkada langsung dilaksanakan dan kami lembaga resmi dprd kbb (khususnya komisi 1) tidak diinformasikan. Jangan sampai nanti muncul masalah baru karna ketidakadaan urgensi atau hanya kepentingan segelintir saja,” katanya.
