NGAMPRAH,BBPOS- Sebanyak 22.000 anak di Kabupaten Bandung Barat tercatat masuk dalam data Anak Tidak Sekolah (ATS).
Untuk memastikan jumlah riil anak yang belum mengakses pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) KBB melakukan verifikasi data hingga tingkat desa sekaligus mengoptimalkan 43 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdik KBB, Makhatir Muhammad, mengatakan verifikasi dilakukan melalui pemutakhiran data berbasis by name by address dengan melibatkan operator desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi faktual anak-anak yang masuk dalam pendataan ATS, termasuk mereka yang masih berdomisili di KBB, telah pindah tempat tinggal, menempuh pendidikan di pesantren, atau memang belum mengikuti pendidikan.
“Data itu nanti harus diperbarui oleh tingkat desa, oleh operator desa. Jadi, nanti kita bisa melihat jumlah 22 ribu itu yang benar-benar masih ATS berapa,” ujar Makhatir saat ditemui, Senin (19/10).
Ia menjelaskan, data ATS yang menjadi acuan Disdik KBB bersumber dari pemerintah provinsi. Karena itu, data tersebut perlu diperiksa kembali dengan melibatkan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa agar penanganan anak tidak sekolah lebih tepat sasaran.
Menurutnya, operator desa memiliki peran penting dalam proses verifikasi karena mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk status pendidikan dan keberadaan anak yang tercatat dalam data ATS.
Berdasarkan data yang menjadi acuan Disdik KBB, jumlah ATS tercatat hampir 22.000 anak. Sementara itu, sekitar 19.000 anak disebut telah terakomodasi melalui program pendidikan kesetaraan di PKBM.
Meski demikian, angka tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan jumlah anak yang benar-benar belum mengakses pendidikan serta menentukan bentuk layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ia menjelaskan, setelah proses pendataan selesai, Dinas Pendidikan akan memetakan kebutuhan pendidikan setiap anak. Anak yang masih memungkinkan mengikuti pendidikan formal akan diarahkan kembali ke sekolah, sedangkan mereka yang menghadapi kendala tertentu dapat menempuh jalur pendidikan nonformal.
Untuk mendukung program tersebut, Disdik KBB mengoptimalkan 43 PKBM dan satu SKB yang tersebar di wilayah Bandung Barat. Lembaga tersebut menjadi alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai jenjang pendidikan yang dibutuhkan.
Ia berharap, skema pendidikan nonformal dapat membuka kesempatan belajar bagi anak-anak yang terkendala biaya, waktu, maupun kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dengan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, mereka tetap berpeluang menyelesaikan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab lainnya.
Namun, ia menegaskan, penanganan ATS tidak cukup hanya dengan mendata anak dan calon peserta didik. Kesiapan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan juga harus dipastikan agar anak-anak yang ditampung memperoleh layanan pembelajaran yang memadai.
Karena itu, Disdik KBB mulai melakukan monitoring ke sejumlah PKBM untuk memeriksa kesiapan sarana dan prasarana, keberadaan kantor, ketersediaan tutor, hingga fasilitas pembelajaran tatap muka maupun daring.
“Jangan sampai datanya sudah ada, siswanya sudah ada, tetapi PKBM belum mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Makanya sekarang saya melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan setiap PKBM memiliki kantor dan fasilitas pembelajaran,” katanya.
Ia menambahkan, sasaran penanganan ATS mencakup anak usia 7 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Melalui koordinasi antara Disdik, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan, proses pendataan hingga penempatan peserta didik diharapkan berjalan lebih efektif.
“Harapannya, melalui verifikasi data dan optimalisasi PKBM serta SKB, anak-anak yang belum mengakses pendidikan bisa kembali belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Kami ingin penanganan ATS ini tepat sasaran sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan bekal menghadapi masa depan,” pungkasnya.
