NGAMPRAH,BBPOS- Pemkab Bandung Barat berupaya maksimal menjaga kualitas dan kuantitas peternakan di wilayahnya. Oleh karena itu, Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) KBB membentuk Satgas Penanganan PMK.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, Satgas PMK Bandung Barat tidak hanya melibatkan Pemkab Bandung Barat tetapi juga dari unsur Polri, TNI, asosiasi peternak, koperasi dan pihak swasta lainnya.
“Satgas Penanganan PMK ini, bertujuan untuk mengatasi dampak wabah PMK yang masih mengancam beberapa daerah. Juga sebagai sebagai bagian dari upaya mitigasi PMK,” katanya, Kamis (24/4/2025).
Ia menambahkan, Satgas tersebut menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menangani PMK seperti pemberian vaksin, konsultasi kesehatan ternak, penyediaan desinfektan, dan penyediaan alat pelindung diri bagi petugas yang terlibat.
“Sebagai bagian dari langkah ini, pemerintah daerah telah menyediakan 26.000 dosis vaksin PMK, 600 liter desinfektan, 600 strip Vitamin B Comp, dan 1.000 unit alat pelindung diri (APD),” katanya.
“Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu melalui berbagai upaya teknis dan kebijakan yang mendukung,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa sektor peternakan sapi perah memiliki potensi ekonomi yang lebih luas daripada hanya produksi susu. Daging, jeroan, kulit, tulang, bahkan kotoran dan urin sapi perah, semuanya dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
“Peluncuran Satgas Penanganan PMK dapat mempercepat pemulihan sektor peternakan di wilayahnya, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, khususnya bagi peternak sapi perah,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memberantas PMK dan memastikan kesejahteraan para peternak di Kabupaten Bandung Barat terjamin.
“Hal itu sesuai dengan visi Kabupaten Bandung Barat yang ‘AMANAH’, yaitu Agamis, Maju, Aspiratif, Nyaman, Adaptif, dan Harmonis,” tandasnya.
