PADALARANG,BBPOS- Puluhan perwakilan pengurus RT dan RW se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Selasa (19/5/2026), untuk menagih kejelasan pencairan insentif yang belum dibayarkan selama lima bulan terakhir.
Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Setda KBB itu, Forum Komunikasi RTRW KBB menyampaikan sedikitnya tujuh tuntutan kepada pemerintah daerah. Mulai dari keterlambatan insentif, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, persoalan data kemiskinan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur.
Audiensi dihadiri lebih dari 50 perwakilan RT dan RW dari 11 kecamatan. Sejumlah pejabat Pemkab KBB turut hadir, di antaranya Kepala DPMD KBB Dudi Supriadi, Kepala BKAD Heru Budi Purnomo, dan Kepala Bappelitbangda R. Eriska Hendrayana.
Namun, absennya Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dalam pertemuan tersebut memicu kekecewaan para pengurus RT dan RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.
Ketua Forum Komunikasi RTRW KBB, Adi Hardianto mengatakan, tuntutan utama dalam aksi tersebut ialah pencairan insentif RT dan RW yang belum terealisasi sejak Januari 2026.
“Insentif belum cair hampir lima bulan. Selain itu kami juga mempertanyakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan,” kata Adi Hardianto atau yang akrab disapa Abo usai audiensi.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan BKAD, anggaran BPJS sebenarnya telah dicairkan dan dititipkan melalui kecamatan untuk segera disetorkan.
Tak hanya soal insentif, para pengurus RT dan RW juga menyoroti ketidakakuratan data desil kemiskinan yang dinilai menyebabkan warga yang layak menerima bantuan justru terlewat. Mereka juga menyinggung persoalan sampah, kerusakan jalan, hingga bantuan keuangan pembangunan wilayah yang belum direalisasikan pemerintah daerah.
“Kami kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan bupati. Padahal warga pertama kali mengadu ke RT dan RW, bukan ke pejabat. Kami bekerja 24 jam untuk masyarakat,” ujarnya.
Abo menegaskan, pihaknya akan terus mengawal janji dan solusi yang disampaikan pemerintah daerah. Bahkan, Forum RTRW KBB mengancam bakal membawa persoalan tersebut ke tingkat provinsi apabila tidak ada tindak lanjut konkret dalam waktu dekat.
“Kalau tidak ada realisasi yang jelas, kami siap membawa aspirasi ini ke provinsi hingga Gedung Sate,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD KBB, Dudi Supriadi memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran insentif sebesar Rp100 ribu untuk RT dan Rp200 ribu untuk RW per triwulan yang bersumber dari APBD.
Ia menyebut keterlambatan pencairan dipicu proses penyesuaian sistem aplikasi baru bernama “Amanah” yang membutuhkan pemutakhiran data administrasi.
“Pemda berupaya maksimal agar pencairan bisa segera dilakukan. Targetnya sebelum Iduladha sudah terealisasi,” kata Dudi.
