NGAMPRAH, BBPOS,- keberadaan Mall Pelayanan Publik di lingkungan Pemkab Bandung Barat diharapkan mampu mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Selain itu, hadirnya Mall Pelayanan Publik yang rencananya akan beroperasi pada bulan Maret 2023 itu digadang-gadang untuk meminimalisir praktek pungli serta calo.
Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan menyebutkan, praktek pungutan liar atau calo selalu menjadi permasalahan.
“Tentunya fokus MPP ini lebih menekankan pada kualitas pelayanan yang baik, cepat dan nyaman, serta terintegrasi dengan berbagai instansi pelayanan publik lainnya,” kata Hengky di Ngamprah, Senin (26/12/2022).
Ia mengatakan, keberadaan MPP ini harus mampu mengedepankan sarana dan prasarana, sehingga kenyamanan dan kepuasan masyarakat bisa dirasakan masyarakat pengguna pelayanan.
“Intinya, apapun yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat semuanya ada di MPP KBB,” sebutnya.
Menurutnya, keberadaan MPP ini salah satu upaya untuk memberantas praktek percaloan dalam bidang birokrasi yang ada di lingkungan Pemda KBB.
“Praktek percaloan memang harus tidak ada, tapi cara menghentikan itu salah satunya dengan transformasi digital,” ujarnya.
“Jadi, hari ini jadi momentum untuk memberantas praktek percaloan. Tapi tetap butuh waktu dan kita sudah rapat dengan OPD untuk mendorong hal tersebut,” tandasnya.
