NGAMPRAH,BBPOS- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dua orang ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap dugaan tindakan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di masa COVID-19 pada tahun 2020 lalu.
Terkait hal tersebut, Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait pemeriksaan ASN di wilayahnya.
“Saya belum terima laporannya. Tapi kita harus hargai proses hukumnya yang menjadi ranah aparat penegak hukum,” ujar Ade Zakir ditemui awak media usai acara KNPI KBB, Kamis 4 Juli 2024.
Ia menambahkan, Pemkab Bandung Barat siap memberikan pendampingan hukum jika diminta oleh yang bersangkutan.
“Kalau meminta pendampingan hukum. Insya Allah bagian hukum akan mendampingi,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya tidak mengetahui terkait pemeriksaan yang dilakukan kepada dua ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat ini.
“Aduh saya kurang tahu, dan saya gak mau sok tahu. Kita lihat perkembangannya. Tapi konteknya kita hanya ingin tahu apa yang terjadi,” katanya.
Ade Zakir menegaskan, tetap menegakan aturan kepegawaian kendati yang bersangkutan tengah menyelesaikan persoalan hukumnya.
“ASN harus berkegiatan,” pungkasnya.
