NGAMPRAH,BBPOS- Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Muhammad Mahdi menilai munculnya berbagai isu negatif yang menyasar dirinya setelah mendorong evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merupakan bagian dari upaya melemahkan lembaga legislatif.
Mahdi menegaskan, dorongan evaluasi terhadap TAPD, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) KBB selaku Ketua TAPD, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dan bukan keputusan pribadi maupun bentuk intervensi terhadap kewenangan eksekutif.
Menurutnya, DPRD menemukan sejumlah persoalan dalam proses penyusunan dokumen anggaran, salah satunya saat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, mulai dari ketidaksesuaian angka dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), belum lengkapnya pengungkapan sejumlah komponen belanja, hingga struktur anggaran yang dinilai belum menunjukkan keseimbangan secara formal.
“Memang ada desakan untuk mengevaluasi kinerja TAPD. Bahkan sudah ada pertemuan antara ketua-ketua fraksi dengan Bupati dan Wabup terkait ini,” kata Mahdi, Sabtu (26/9).
Ia menegaskan, evaluasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran daerah. Untuk tindak lanjutnya, DPRD masih menunggu langkah Bupati Bandung Barat sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap jajaran TAPD.
“Kita menunggu bagaimana langkah Bupati melakukan evaluasinya,” ujarnya.
Mahdi juga menanggapi kritik terkait penyampaian persoalan evaluasi Sekda di tengah pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026.
Menurutnya, kritik terhadap gaya komunikasi maupun momentum penyampaian persoalan tersebut tidak semestinya menggeser substansi yang sedang menjadi perhatian DPRD.
Ia menyebut, DPRD memiliki kewajiban menyampaikan temuan dan aspirasi yang muncul selama proses pembahasan anggaran, termasuk ketika terdapat persoalan yang dinilai perlu dievaluasi.
“Jangan sampai persoalan substansi yang sedang kita bahas justru tertutup oleh isu-isu lain,” katanya.
Mahdi mengatakan dinamika tersebut juga telah mendapat perhatian dari seluruh fraksi DPRD KBB periode 2024-2029. Delapan fraksi menyatakan dukungan terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD.
Dalam pernyataan bersama, delapan fraksi menyebut kinerja pimpinan DPRD di bawah kepemimpinan Mahdi berjalan transparan dan akuntabel serta sesuai tata tertib dan peraturan perundang-undangan.
Mereka juga menyatakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD tetap berjalan. Selain itu, para fraksi menilai komunikasi kelembagaan dengan pemerintah daerah, Forkopimda, internal DPRD, dan masyarakat tetap terbangun.
Delapan fraksi juga menyatakan menolak isu maupun manuver yang mereka nilai bertujuan melemahkan, mendiskreditkan, atau menjatuhkan kepemimpinan Ketua DPRD.
“Segala bentuk upaya, isu, atau manuver yang bertujuan untuk melemahkan, mendiskreditkan, atau menjatuhkan kepemimpinan Ketua DPRD yang sah adalah upaya untuk merusak marwah lembaga DPRD itu sendiri dan kami tolak dengan tegas,” demikian pernyataan bersama delapan fraksi.
Mahdi menegaskan DPRD akan tetap fokus menjalankan fungsi kelembagaan, terutama dalam pembahasan anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia berharap dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu kerja DPRD dalam menjalankan tugas serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.