CIPATAT, BBPOS- Pencegahan perkawinan anak memang menjadi kunci penting pencegahan stunting karena hal ini menjadi hulunya. Selain itu juga pola asuh, pola makan dan sanitasi harus juga menjadi perhatian bersama.
Hal itu diutarakan oleh Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Safrina Salim di kegiatan program penurunan stunting Aula Kantor Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu 17 September 2022.
“Kita terus lakukan koordinasi dan kolaborasi baik dengan pemerintah provinsi, hingga daerah. Edukasi serta sosialisasi penting terutama bagaimana caranya BKKBN dapat menurunkan angka stunting di Indonesia,” kata Safrina.
Untuk itu, Safrina berkomitmen akan memaksimalkan kegiatan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting guna menekan angka prevalensi kasus kekerdilan di daerah itu atau di khawasan khusus.
Selain itu, BKKBN pun harus memastikan intervensi yang dilakukan agar tepat sasaran, hal itu dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 mendatang.
“BKKBN sudah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa di tahun 2024 stunting itu harus turun di angka 14 persen. Karena itu ini tugas dan kerja kita bersama-sama dengan daerah agar angka stunting di Indonesia dapat turun sesuai dengan target pemerintah pusat,” ujar dia.
Ia menambahkan, dalam percepatan penurunan stunting ada 5 pilar yang perlu sosialisasikan oleh para kader di wilayah. Pertama meningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa.
Kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, BKKBN juga sudah mulai menggalakannya dengan penguatan media center, launching pendampingan dan konseling, sosialisasi percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja, serta visit media gathering.
Ketiga, konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian dan lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah desa, dan keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
“Kelima, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Kelima pilar itu sudah dilaksanakan oleh BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.
Oleh karena itu, BKKBN akan terus melakukan koordinasi, sinkronasi, dan integrasi program serta kegiatan percepatan penurunan stunting dengan berbagai pihak terkait.
Sementra itu, Netty Prasetiyani Anggota DPR RI Komisi IX mengatakan, perlunya peran serta dari masyarakat, salah satunya adalah memastikan asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Yakni 9 bulan saat mengandung dan dua tahun pertama setelah kelahiran.
Sebab, lajut Netty, saat ini angka stunting di tahun 2022 itu mencapai 24 persen. Sementara pemerintah pusat menargetkan di tahun 2024 angka stunting harus turun hingga 14 persen.
“Artinya ini harus diatasi bersama tidak bisa parsial dan menuerahkan sepenuhnya. Kitapun sebagai masyrakat memiliki peran,” jelasnya.
Ia berharap keluarga yang peduli dengan gizi yang cukup dan baik saat kehamilan dan dua tahun pertama setelah kelahiran bisa menjadikan anak-anak yang lahir dan tumbuh berkembang dengan baik.
“Tidak perlu ragu untuk konsultasi ke kader Posyandu jika ada kesulitan-kesulitan dalam pemenuhan gizi pada saat kehamilan maupun dua tahun pertama. Ingat kita ingin anak-anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat dan prima,” pungkasnya.