NGAMPRAH,BBPOS- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Heru, menegaskan APBD tahun anggaran (TA) 2024 mengalami surplus sebesar Rp. 67 miliar
“Surplus APBD TA 2024 hingga Desember 2024 tercatat sebesar Rp67miliar,” ungkap Kepala BKAD KBB, Heru di Ngamprah, Rabu, (8/1).
Menurutnya, surplus ini dicapai melalui perencanaan anggaran yang cermat dan fokus pada kebutuhan mendesak.
“Kami menyusun anggaran 2024 dengan teliti dan terukur, memastikan pendapatan direncanakan secara rasional. Sementara itu, belanja didorong agar efisien dan memprioritaskan program utama, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat,” ujar Heru.
Menurut Heru, program prioritas di tahun 2024 mencakup penanggulangan stunting, penurunan kemiskinan, dan pengendalian inflasi.
“Kami fokus pada kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat. Program-program prioritas inilah yang kami dorong, sementara kebutuhan lain yang belum mendesak kami efisiensikan,” tambahnya.
Heru, menambahkan bahwa surplus Rp62 miliar ini masih dalam proses perincian lebih lanjut.
“Dana ini sedang kami hitung ulang untuk memastikan apakah ada alokasi dari pemerintah pusat yang harus digunakan kembali, atau dapat sepenuhnya dimanfaatkan di tahun 2025. Proses rekonsiliasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sedang berlangsung,” jelas Heru.
Heru pun menegaskan bahwa surplus ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang sehat dan berkelanjutan di KBB.
“Kami berkomitmen agar APBD KBB tetap sehat, tanpa lagi menghadapi defisit seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah bagian dari visi kami menuju Kabupaten Bandung Barat yang memiliki keuangan daerah yang stabil dan terpercaya,” katanya.
Sementara itu, Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir menyebutkan realisasi belanja daerah tersebut membangun optimisme bahwa seluruh program strategis yang dilaksanakan bisa selesai sesuai dengan rencana.
Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang konsisten, terutama dalam intensifikasi pendapatan daerah yang dikendalikan melalui evaluasi dan monitoring yang ketat.
“Hal ini merupakan hasil dari pengelolaan anggaran yang teliti, terukur, dan efisien dengan mendahulukan program-program prioritas untuk masyarakat,” Pungkasnya.
