Lembang, BBPOS – Ketua Komisi IV DPRD KBB menilai Pemkab Bandung Barat masih kebingungan untuk meredam penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
Masifnya tes swab di KBB dianggap masih belum menyelesaikan permasalahan wabah corona. Hal tersebut terlihat dari jumlah ASN yang terpapar terus bertambah.
“Kalo hari ini ada klaster baru harusnya semua instansi SKPD di work from home (WFH) kan. Selain itu gedung di Pemkab Bandung Barat juga harus di sterilisasi,” ujar Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan di Hotel Novena Lembang, Senin (14/9).
Menurut Bagja, meski Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sudah mengambil langkah tepat dengan merumahkan beberapa dinas yang terpapar. Namun ia menilai itu belum naksimal dalam penanganan penyebaran COVID-19.
“Jangankan itu, liat sendiri dipemda hari ini kebersihan masih tidak terjaga, kemudian Pemda harus mempersiapkan pengetatan protokol kesehatan ketika dianggap sudah aman. ASN diperbolehkan bekerja,” ungkap Bagja.
Bagja mengatakan, saat ini penyebaran virus corona di KBB belum sepenuhnya terdeteksi. Sebab lanjut dia, realitas di lapangan masifnya tes swab yang dilakukan tak berdampak pada penurunan angka kasus positif di Lingkup Pemkab Bandung Barat.
“Hari ini belum dilakukan hanya mengambil langkah WFH saja. Tapi area krja yang ditinggalkan hari ini belum keliatan di sterilisasi,” kata dia.
Lebih lanjut, menurut Bagja, saat ini langkah yang harusnya dilakukan Pemkab Bandung Barat adalah dengan memperketat pengawasan. Ia melihat, saat ini pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah masih belum maksimal.
“Kemudian SKPD atau pemerintah belum mempersiapkan protokol lebih ketat untuk persiapan ASN masuk lagi kerja,” tandasnya.
Ia berharap, selain memberlakukan WFH dan mensterilkan ruang kerja, ASN yang bekerja pun merupakan orang-orang yang mempunyai kesehatan baik.
“Semisal ASN yang bekerja di atas 50 tahun dan yang mempunyai penyakit bawaan sebaiknya WFH,” katanya
