Ngamprah, BBPOS – Pejabat OPD di Lingkungan Pemkab Bandung Barat yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap kooperatif.
Hal itu diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan usai lembaga anturasuah menyatroni Komplek Pemerintahan KBB pada Rabu 9 Juni 2021.
“Saya sudah sampaikan kepada OPD semuanya untuk bersikap koperatif dengan memberikan keterangan sejujurnya agar kedepan KBB lebih maju lagi,” ujar Hengky di Ngamprah.
Diketahui, KPK saat ini tengah mendalami dugaan kasus tindak pidana korupsi (TPK) yang menyangkut Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUS).
Selain Aa Umbara Sutisna KPK juga telah menetapkan dua tersangka lain. Yakni, Andri Wibawa serta M Totoh Gunawan.
Ketiganya tersandung dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat Tahun 2020.
Hengki mengaku, terdapat beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bandung Barat diperiksa penyidik KPK. Namun, dirinya tidak tahu pasti jumlah OPD yang diperiksa.
“Kalo soal total keseluruhan saya tidak tahu pasti jumlahnya berapa saya tidak hapal. Tapi ada beberapa OPD yang diperiksa,” katanya.
Ia memastikan, pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK kepada sejumlah ASN Bandung Barat tak mengganggu jalannya roda pemerintahan termasuk pelayanan publik.
“Meski ada pemeriksaan, pelayanan bagi masyarakat di Pemerintahan Bandung Barat tetap dilakukan. Karena saya sering memotivasi para OPD untuk tetap memberikan pelayanan krpada masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, penyidik KPK terpantau memasuki Gedung Bupati Bandung Barat pada pukul 09:30 WIB yang dikawal oleh anggota kepolisian.
Sekitar pukul 16:30 WIB, dua penyidik KPK pun keluar dari Gedung Bupati Bandung Barat sembari membawa satu koper serta satu ransel.
Ditempat yang sama, pada pukul pukul 18:35 WIB, penyidik KPK keluar dengan menengteng dua buah koper dan dua ransel.