NGAMPRAH,BBPOS- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi, mulai mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah di tengah derasnya arus digitalisasi dan perang informasi di media sosial.
Pesan itu disampaikan Asep Dedi saat menghadiri kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) di Gedung PGRI Kabupaten Bandung Barat, Jumat (8/5/2026).
Forum tersebut dihadiri puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Kembara (Keluarga Mahasiswa Bandung Barat) serta sejumlah elemen mahasiswa lainnya.
Di hadapan peserta, Asep menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin masif. Menurutnya, ruang digital harus dimanfaatkan sebagai alat kontrol sosial sekaligus ruang perjuangan gagasan untuk mengawal kebijakan publik.
“Teknologi informasi jangan hanya dijadikan sarana hiburan. Mahasiswa harus mulai membiasakan diri membedah isu-isu daerah maupun nasional secara kritis dan bertanggung jawab,” ujar Asep.
Politisi DPRD KBB itu menilai, era digital saat ini telah mengubah pola komunikasi publik, termasuk cara masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang mampu membangun narasi kritis di tengah maraknya disinformasi di media sosial.
Menurutnya, penguasaan teknologi dan kemampuan komunikasi publik kini menjadi modal penting bagi generasi muda, terutama dalam menjaga iklim demokrasi daerah agar tetap sehat dan terbuka.
“Mahasiswa jangan hanya menjadi konsumen informasi. Harus berani menjadi produsen informasi yang cerdas, kritis, dan memiliki tanggung jawab moral,” tegasnya.
Kegiatan tersebut berlangsung interaktif. Sejumlah mahasiswa turut menyoroti persoalan digitalisasi pelayanan publik hingga peran media sosial dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Diskusi pun berkembang pada pentingnya ruang kritik yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Ketua Umum DPP Kembara menyebut forum tersebut menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk memahami posisi mereka dalam dinamika pengawasan kebijakan publik di Bandung Barat.
Ia menilai, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga arah pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar menjadi penonton dalam dinamika politik daerah.
Melalui forum P3D itu, DPRD KBB tampak mulai membuka ruang komunikasi yang lebih cair dengan kalangan mahasiswa. Di tengah tantangan transparansi dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, sinergi antara parlemen daerah dan kelompok intelektual muda dinilai menjadi kebutuhan penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan di Bandung Barat.
