NGAMPRAH,BBPOS- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi melaunching Petugas Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Desa sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama lintas sektor.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya strategis untuk memperluas dan mempermudah akses pelayanan kependudukan hingga ke tingkat desa.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung C Disdukcapil, Kompleks Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Rabu (7/1/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritche Ismail, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta para perwakilan mitra kerja sama.
Dalam kesempatan itu, Disdukcapil KBB menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi strategis, di antaranya Rumah Sakit Daerah (RSD) Lembang, RSD Cililin, dan RSD Cikalong Wetan. Kerja sama ini bertujuan memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, khususnya dalam pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian.
Selain sektor kesehatan, Disdukcapil KBB juga menggandeng Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Bandung Barat, pemerintah desa se-Kabupaten Bandung Barat, serta satuan pendidikan, seperti SDN 1 Ngamprah, SDN 1 Mekarsari, dan SDN Cilame. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tertib administrasi kependudukan sejak usia dini.
Aplikasi SIDILAN diharapkan menjadi solusi digital untuk mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pelayanan di kantor Disdukcapil.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritche Ismail, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran Petugas Layanan Adminduk Desa merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, transparan, dan inklusif.
“Administrasi kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara. Dengan hadirnya petugas Adminduk di desa serta dukungan aplikasi SIDILAN, masyarakat tidak lagi dipersulit oleh jarak dan birokrasi. Ini merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik di Bandung Barat,” tegas Jeje.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, dan pemerintah desa guna memastikan data kependudukan di Bandung Barat semakin akurat dan mutakhir. Data yang valid tersebut, menurutnya, akan berdampak langsung pada kualitas perencanaan dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Disdukcapil KBB menegaskan bahwa program ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan adminduk yang responsif dan berbasis digital, sekaligus mendukung transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bandung Barat.
Dengan diluncurkannya Petugas Layanan Adminduk Desa serta penguatan kerja sama lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimistis mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan memastikan seluruh warga memperoleh hak administrasi kependudukan secara adil dan merata.
