LEMBANG, BBPOS– Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latief menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 merupakan milik masyarakat.
“Saya tekankan kembali APBD adalah milik rakyat. Untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan siapa-siapa, itu kenapa belanja-belanja untuk mencapai target RPJMD,” kata Arsan di Lembang, Jumat, 29 September 2023.
Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat dan DPRD Kabupaten Bandung Barat telah sepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp.3,277 triliun.
“Alhamdulillah, kami bersama sahabat kami DPRD telah menyelesaikan RAPBD tahun 2023,”ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan pembahasan ini sangat cukup signifikan meskipun alot hal tesebut tentu memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat.
“Saya kira ini keberhasilan yang cukup signifikan, kita membahas dengan alot tetapi kebersamaan untuk mensejahterakan masyarakat,” tambahnya.
Anggaran perubahan ini, lanjut Arsan, akan segera dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Memang dalam pembahasan ada dinamika, tetapi ini kita akan membahas prioritas-prioritas masyarakat. Kita targetkan hari Senin. Ke provinsi untuk mendapatkan evaluasi. Untuk selanjutnya waktu tersisa ini laksanakan selesaikan,” tuturnya
Defisit anggaran itu, tambah Arsan, disebabkan tak bisa mengatur anggaran. Harapnya, kedepannya jangan sampai hasilkan hutang.
“Hutang itu kesalahan dalam manajemen anggaran itu tugas Pak Sekda (Ade Zakir), Pak sekda harus jeli melihat karena yang namanya APBD itu rencana keuangan tahunan,” jelasnya.
Selain membahas Anggaran Perubahan APBD tahun 2023, juga membahas rancangan peraturan daerah (Perda) APBD tahun 2024 yang sedang dibahas oleh DPRD Bandung Barat hingga 30 November 2023 mendatang.
“ Alhamdulillah sudah koordinasi Dengan ketua DPRD Ini akan kita optimalkan pembahasan. Kita akan longmarch memanfaat waktu agar cepat selesai,”ucapnya.
Penjabat Bupati Bandung Barat ini berharap agar anggaran bisa terserap secepatnya oleh masyarakat Bandung Barat di tahun 2024 akan datang
“Mohon doanya 1-2 Januari sudah menggunakan APBD,”tutupnya***
Dihimpun data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), uraian anggaran Pendapatan Daerah Bandung Barat dalam tahap KUPA/P-PPAS nota kesepakatan sebesar Rp. 3.222 Triliun, dalam Rancangan APBD Rp. 3.222 Triliun, dan Penyelarasan APBD naik Rp.3.349 Triliun.
Sementara Belanja Daerah dalam tahap KUPA/P-PPAS nota kesepakatan sebesar Rp. 3.277 Triliun dalam Rancangan APBD ada kenaikan Rp. 3.314 Triliun, dan penyelarasan APBD Rp. 3.305 Triliun.
Sehingga surplus/ Defisit Rp.44.777 Miliar.
