Lembang, BBPOS – Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Pasalnya, hal tersebut berimbas pada kinerja pemda KBB yang memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2018.
Hengki mengatakan, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Pemda Bandung Barat yang menyebabkan gagalnya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seyogyanya harus segera diperbaiki oleh seluruh jajaran OPD KBB.
“Kalau ada masalah di Dinas atau Kadis sebelumnya ayo koordinasi kita kerjasama, menyelesaikan masalah ini bersama-sama,” ujar Hengki dalam Rapat Kerja Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LKPD KBB Tahun Anggaran 2018, di Villa Lemon, Lembang, Kamis (27/6/2019).
Ia menyebutkan, di Pemda KBB koordinasi antar lini masih lemah dan cenderung buruk. Hengki mencontohkan untuk mendapatkan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) saja sulit dari OPD.
“Sebagai pimpinan yang tugasnya mengawasi ke dalam, kadang minta DPA saja dipingpong sana sini,bagaimana saya bisa mengawasi DPA saja sulit saya dapatkan, sekalinya dapat hanya satu dinas,” katanya.
Hengki mengingatkan, setiap penyelewengan tentunya ada sanksi yang menunggu baik sanksi administratif maupun pidana. Ia menegaskan, dalam 10 sampai 15 hari kedepan harus ada perkembangan terkait temuan BPK-RI.
“10 hari sampai 15 hari kedepan saya tunggu progressnya,” tegas Hengki. (Dra)
