NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Salah satunya, pada Tahun Anggaran 2026, Pemkab KBB menyelaraskan berbagai kebijakan dan program strategis guna memastikan kualitas perencanaan anggaran semakin optimal.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat yang mengusung visi-misi AMANAH.
Seluruh perangkat daerah diarahkan untuk memastikan setiap rencana kerja dan program pembangunan berjalan selaras dengan target RPJMD, kebutuhan masyarakat, serta regulasi nasional.
Sebagai salah satu langkah strategis, Pemkab KBB menggelar sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif bagi seluruh jajaran perangkat daerah mengenai aturan teknis penyusunan anggaran, sekaligus memastikan keseragaman langkah dalam mempersiapkan APBD mendatang.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi terbaru menjadi aspek fundamental dalam proses penyusunan anggaran. Menurutnya, aturan yang jelas merupakan fondasi untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang tertib dan akuntabel.
“Terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan arah dan standar yang jelas bagi kita semua,” ujar Bupati dalam sambutannya pada Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan regulasi tersebut bukan sekadar pedoman teknis, tetapi juga instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran daerah.
Dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat, Pemkab KBB dapat memastikan seluruh proses penganggaran berjalan lebih sinkron, transparan, dan akuntabel.
“Regulasi ini memastikan proses penyusunan APBD lebih sinkron, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” tambahnya.
Bupati Jeje juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
Menurutnya, kolaborasi dan konsistensi kebijakan menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Mudah-mudahan proses penyusunan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Lebih jauh, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa optimalisasi anggaran tahun 2026 merupakan komitmen nyata dalam memperkuat pondasi pelayanan publik. Fokus pembangunan diarahkan pada sektor infrastruktur dan peningkatan mutu layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
Ia berharap seluruh program pembangunan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Tahun 2026, kita mengusung tema pembangunan Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik,” Pungkasnya.
