Ngamprah, BBPOS – Sebanyak 1.583 unit rumah di Kabupaten Bandung Barat akan diperbaiki melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2021.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) KBB, Djarot Prasetyo mengatakan, meski situasi ditengah pandemi COVID-19, program Rutilahu tidak terganggu anggarannya.
“Tidak kena recofusing karena Rutilahu program strategis,” ujar Djarot kepada BBPOS, Senin (29/3/2021).
Menurutnya, perbaikan rutilahu ini tersebar di 165 desa di KBB dengan nilai per unitnya berpariatif. “Program ini ada yang dari APBN, Pemprov Jabar dan APBD Bandung Barat”
Ia menjelaskan, dari APBN terdapat dua program yakni Bantuan Stimulam Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai per unitnya Rp 20.000.000.
“Dari BSPS itu sebanyak 698 unit sedangkan dari DAK hanya 45 unit dan itu nilai per unitnya sama,” kata dia.
Sedangkan dari Pemprop Jabar, KBB mendapat 670 unit dengan nilai per unitnya sebesar Rp17.500.000.
Sementara dari APBD KBB lanjut Djarot hanya menyalurkan bantuan perbaikan rutilahu sebanyak 117 unit dengan nilai per unitnya Rp 15.000.000.
“Lalu kita juga menganggarkan Rp 795 juta untuk pembangunan rutilahu bagi warga yang berada di luar kawasan kumuh itu sebanyak 53 unit dengan nilai anggaran Rp15.000.000 per unitnya,” jelas dia.
Terkait penyaluran dana bantuan tersebut, disampaikan melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Baik anggaran APBD maupun APBN, posisi Dinas Perkim hanya sebatas leading sektor yang membidangi program rutilahu ini.
Selebihnya, bantuan anggaran disalurkan melalui rekening KSM untuk dibagikan bagi warga yang telah diusulkan pemerintah desa dengan jalur Musyawawah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
“Untuk pelaksanaannya, kita hanya masuk Tim Teknis sebagai pendampingan. Pelaksananya ya KSM,” ungkapnya.
