Bandung,BBPOS – Kabid SMP Disdik Cianjur Rosidin membantah jika pemotongan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 10,5 persen di luar permintaan Bupati Cianjur. Pasalnya, potongan 7 persen atas inisiatif dirinya.
Hal itu diungkapkan Rosidin saat dijadikan saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi dana DAK Fisik SMP, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (1/7/2019).
Dalam sidang yang dipimpin Daryanto, Rosidin bersaksi untuk tiga terdakwa lainnya, yakni Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar, Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi dan Tubagus Cepi Setiady.
Dalam persidangan sebelumnya, Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi mengaku jika dirinya hanya memerintahkan pemotongan 7 persen sesuai permintaan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Cecep pun mengaku, jika pemotongan 10 persen berasal dari Rosidin.
“Para saksi sebelumnya bilang itu inisiatif saudara saksi, termasuk Pak Cecep (Kadis),” tanya ketua majelis Daryanto.
“Tidak yang Mulia, itu semua hasil kesepakatan ketua MKKS dan Sub Rayon di Hotel Signature,” jawab Rosidin.
Rosidin pun menceritakan awal mula adanya pemotongan dana DAK pembangunan fisik SMP di Cianjur. Sebelum dirinya mengumpulkan para kepala sekolah lewat MKKS dan Sub Rayon SMP, Kadisdik terlebih dulu menggelar rapat struktural di Disdik Cianjur pada awal Desember 2017.
“Selain pembinaan struktural, Kadis juga membucarakan soal akan turunnya bantuan DAK. Saat itu Kadis mengaku kedatangan Cepi dan minta bantuan 7 persen untuk Campaka (Bupati),” ujarnya.
Selain itu, Cecep juga menyebutkan, Campaka (Bupati) meminta dana di awal 2 persen dari 7 persen yang diminta. Sementara 5 persen lagi setelah dana diterima 137 sekolah penerima bantuan DAK pembangunan fisik SMP 2018.
Namun, lanjutnya, karena di dinas tidak ada anggaran untuk merealisasikannya, maka digelarlah pertemuan dengan MKKS, Sub Rayon dan kepala sekolah penerima bantuan DAK di Hotel Signature dan dipimpin langsung Kadisdik Cianjur. Kesimpulannya, jika dana awal sebesar 2 persen dikumpulkan dari para kepala sekolah.
“Saat itu Pak Kadis bilang, karena ibi tahun politik para kepala sekolah penerima (DAK) dimohon mengerti dan memahami agar memberikan partisipasi untuk Campaka. Namun, soal pemotongan saat itu Pak Kadis menyerahkan kepada saya untuk menyampaikannya, ujarnya. (Ay)
