NGAMPRAH,BBPOS- Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan, Holid Nurjamil, menilai satu tahun kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan sejumlah capaian makro yang patut diapresiasi, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural daerah.
Menurut Holid, data resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat memperlihatkan adanya perbaikan di beberapa indikator, seperti penurunan angka kemiskinan dan membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“IPM naik dari 70,77 menjadi 71,65. Ini tentu kemajuan, tetapi peningkatannya belum signifikan jika dibandingkan dengan laju peningkatan di tingkat provinsi. Artinya, Bandung Barat masih perlu akselerasi agar tidak tertinggal,” ujar Holid, Jumat (20/2/2026).
Ia juga menyoroti penurunan angka kemiskinan dari 10,49 persen menjadi 9,87 persen sebagai capaian positif. Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat yang berada di kisaran 7 persen.
“Penurunan ini menunjukkan ada kerja nyata, tetapi pekerjaan rumahnya masih besar. Kesenjangan dengan rata-rata provinsi harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka yang turun tipis menjadi 6,6 persen dinilai masih mencerminkan tantangan struktural pasar kerja. Begitu pula dengan rasio Gini di angka 0,4 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masih cukup terasa, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Holid menilai pertumbuhan ekonomi 4,94 persen pada 2025 relatif stabil, namun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB per kapita memang terjadi, tetapi masih jauh di bawah rata-rata Jawa Barat.
“Ini menunjukkan bahwa daya saing ekonomi daerah belum optimal. Perlu strategi hilirisasi ekonomi lokal dan penguatan sektor produktif berbasis potensi wilayah,” katanya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Holid memberikan catatan cukup tajam. Ia menilai reformasi birokrasi belum menunjukkan percepatan signifikan. Kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrasi, dan pengawas hingga Februari 2026 dinilai berdampak pada lambannya proses administrasi dan pelayanan publik.
“Birokrasi adalah mesin utama pembangunan. Jika mesinnya belum tertata optimal, maka akselerasi pembangunan tentu terhambat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum tampaknya inovasi daerah yang kuat, baik dalam transformasi digital pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi berbasis teknologi lokal.
Menurutnya, satu tahun memang belum cukup untuk melakukan transformasi besar, tetapi sudah cukup untuk menunjukkan arah dan terobosan strategis yang jelas.
“Kepemimpinan daerah membutuhkan keberanian mengambil keputusan dan konsistensi kebijakan. Masyarakat menunggu lompatan, bukan sekadar stabilitas,” tambahnya.
Meski demikian, Holid menegaskan bahwa satu tahun pertama ini dapat menjadi fase konsolidasi dan pemetaan persoalan riil di masyarakat. Ia berharap ke depan visi Amanah yang diusung Jeje–Asep dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lebih tajam, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
“Fondasi sudah ada, tetapi momentum percepatan harus segera dibangun. Tahun kedua akan menjadi penentu arah kepemimpinan ini,” pungkasnya.
