NGAMPRAH,BBPOS- Status kinerja Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang masih berada di level “Sedang” mulai menuai sorotan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, capaian KBB dinilai belum mampu mengejar laju daerah tetangga seperti Kabupaten Bandung yang justru masuk jajaran atas nasional.
Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang), Holid Nurjamil, menyebut hasil ini sebagai bukti stagnasi akut di tubuh pemerintahan KBB. Selisih 0,5621 poin, menurutnya, bukan sekadar gap teknokratis, melainkan sinyal kuat adanya kebuntuan dalam kepemimpinan dan eksekusi kebijakan.
“Ini bukan soal kalah angka, ini soal gagal bergerak,” sindir Holid, Senin (27/4).
Ia menilai KBB seperti terjebak dalam rutinitas birokrasi tanpa arah transformasi yang jelas berjalan, tapi tak pernah sampai.
Ia mengatakan, sorotan tajam diarahkan pada mandeknya reformasi birokrasi yang dinilai hanya berhenti di level administratif. Alih-alih menghadirkan perubahan nyata, reformasi di KBB justru terkesan menjadi formalitas tanpa dampak terhadap efisiensi maupun kualitas layanan publik. Dalam bahasa politik yang lebih lugas sibuk merapikan kertas, tapi abai pada hasil.
Tak hanya itu, kualitas pelayanan publik pun ikut dipertanyakan. Status “Sedang” menjadi indikator bahwa kepuasan masyarakat masih jauh dari standar ideal. Di saat daerah lain berlomba menghadirkan inovasi, KBB justru terlihat gagap mengejar ketertinggalan bahkan untuk meniru keberhasilan daerah tetangga saja dinilai belum mampu.
“Ironis. Potensi besar, tapi kinerja biasa saja,” tambah Holid, menyinggung kegagalan KBB mereplikasi praktik baik dari daerah sekitar, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan inovasi pelayanan.
Lebih jauh, ia menyebut rilis Kemendagri ini sebagai “tamparan keras” bagi jajaran eksekutif daerah. Terlebih ketika Provinsi Jawa Barat mampu bertengger di peringkat dua nasional, kondisi KBB justru tampak seperti anomali di jantung wilayah yang seharusnya kompetitif.
Ia menegasakan, puskapol Ekbang mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Bukan evaluasi kosmetik, melainkan perombakan yang menyentuh cara kerja, pola pikir, hingga keberanian mengambil keputusan.
“KBB tidak kekurangan potensi, yang kurang adalah keberanian untuk berubah,” tegas Holid.
Ia juga mengingatkan bahwa publik kini semakin kritis dan tak mudah dibuai narasi pencitraan. “Masyarakat tidak butuh konten keberhasilan di media sosial. Mereka butuh bukti nyata dalam bentuk pelayanan yang membaik dan kinerja yang diakui negara,” ujarnya.
Jika pola lama terus dipertahankan, KBB berisiko semakin tertinggal dan kehilangan daya saing di tingkat regional. Di tengah kompetisi antar daerah yang kian ketat, status “Sedang” bukan lagi zona nyaman melainkan tanda bahaya yang tak boleh diabaikan.
