CIPATAT,BBPOS- Minimnya pasokan air ke lahan sawah di Kecamatan Cipatat membuat produktivitas pertanian menurun. Keluhan itulah yang disampaikan warga kepada Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat melakukan reses di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (11/10/2025).
Salah satu isu utama yang mencuat adalah perbaikan dua saluran irigasi penting, yakni Daerah Irigasi (D.I) Rajamandala dan D.I Pasirangin di Kecamatan Cipatat. Kondisi kedua saluran tersebut dinilai sudah memprihatinkan dan berdampak pada menurunnya produktivitas lahan pertanian setempat.
Ketua APDESI Kecamatan Cipatat, Sunaryo, menyebutkan perlunya normalisasi dan perbaikan gorong-gorong serta tembok penahan tanah (TPT) di sejumlah titik rawan kerusakan.
“Keberadaan dua saluran irigasi ini sangat vital bagi pertanian di Cipatat. Normalisasi dan perbaikan mendesak diperlukan untuk memastikan pasokan air yang memadai,” ujar Sunaryo usai acara reses.
Ia menjelaskan, gangguan aliran air telah menyebabkan penurunan hasil panen di sembilan desa. D.I Pasirangin mengairi lahan pertanian di lima desa, sementara D.I Rajamandala menopang irigasi di empat desa lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Cucun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya di tingkat pusat. Menurutnya, usulan perbaikan irigasi dapat diajukan melalui Kementerian Pertanian, mengingat skema Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor ini sudah ditiadakan.
“Kami akan mengusulkan hal ini kepada Kementerian Pertanian. Tim teknis dari Kementerian PUPR juga akan melakukan pengecekan untuk mengevaluasi tingkat sedimentasi dan panjang saluran yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Cucun menambahkan, pengajuan resmi tetap harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sesuai mekanisme yang berlaku. Ia siap menjadi aspirator dalam menyampaikan usulan tersebut kepada kementerian terkait.
Selain menyoroti persoalan irigasi, Cucun juga mengapresiasi aspirasi dan gagasan konstruktif dari para kepala desa dan masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi semangat perjuangan para kepala desa dan masyarakat. Database pertanian yang akurat akan sangat membantu dalam menertibkan sektor pertanian kita,” katanya.
Ia optimistis, dengan database petani yang tertib, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan.
“Kita memiliki sumber daya alam yang kaya, anggaran yang memadai, serta dukungan program dari tingkat desa hingga pusat. Dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pangan, kita harus betul-betul mandiri pangan,” pungkasnya.
