PADALARANG,BBPOS- Polemik kepemilikan lahan SDN 2 Kertamulya, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), kembali mencuat. Sebuah spanduk yang mengatasnamakan ahli waris pemilik lahan terpasang di area bangunan sekolah.
Kondisi tersebut membuat pihak sekolah menyiapkan skenario alternatif apabila persoalan lahan berkembang hingga terjadi penyegelan. Kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa SDN 2 Kertamulya rencananya akan dialihkan sementara ke SDN 1 Kertamulya yang berada tepat di sebelahnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 2 Kertamulya, Komar, mengatakan spanduk tersebut dipasang beberapa hari sebelum dirinya memberikan keterangan. Saat pemasangan berlangsung, dirinya sedang berada di luar sekolah.
“Iya betul, spanduk dipasang Minggu lalu kalau enggak salah Rabu. Saat itu saya lagi di luar, kebetulan para guru yang menyaksikan kejadian itu,” kata Komar saat ditemui di lokasi, Senin (21/9/2026).
Spanduk tersebut bertuliskan “TANAH INI MILIK AHLI WARIS ALM. OMA SARIFUDIN”.
Komar mengatakan, terdapat dua bangunan sekolah di lokasi tersebut, yakni SDN 1 dan SDN 2 Kertamulya. Namun, lahan yang dipersoalkan disebut berkaitan dengan bangunan SDN 2 Kertamulya.
“Jadi ini ada dua bangunan sekolah, namun yang terjadi sengketa itu SDN 2 Kertamulya. Saya juga tidak tahu siapa yang pasang, apa itu anaknya (ahli waris) atau kuasa hukumnya,” ujarnya.
Menurut Komar, pihak sekolah tidak dapat mencegah pemasangan spanduk tersebut. Ia juga belum mengetahui secara rinci riwayat persoalan lahan karena baru sekitar tiga bulan menjabat sebagai Plt kepala sekolah.
“Saya baru menjabat Plt kepala sekolah di sini sekitar tiga bulan. Karena ada kekosongan, saya ditugaskan untuk menaungi dua sekolah sekaligus. Jadi terkait polemik ini saya kurang tahu betul kronologi duduk perkaranya,” katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lahan yang menjadi persoalan memiliki luas sekitar 507 meter persegi dengan data Persil SHM Nomor 03363/2016, NIB 1031080105221 dan SU 00575.
Polemik lahan tersebut disebut telah berlangsung sejak 2016 dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian akhir.
Komar mengatakan, pihak sekolah telah menyiapkan langkah antisipasi apabila persoalan tersebut berujung pada penyegelan bangunan.
Jika penyegelan terjadi, siswa SDN 2 Kertamulya akan dipindahkan sementara ke SDN 1 Kertamulya. Pembelajaran kemudian akan disesuaikan dengan kapasitas ruang yang tersedia.
“Kalau seandainya terjadi penyegelan oleh ahli waris, maka saya akan memindahkan siswa SDN 2 yang terdampak ke SDN 1. Ini upaya kami agar kegiatan belajar mengajar siswa tidak terganggu,” jelasnya.
Ia menyebut terdapat sekitar lima ruangan yang berpotensi terdampak, terdiri dari tiga ruang kelas, satu ruang guru atau administrasi, serta ruang kepala sekolah.
Untuk sementara, Komar meminta seluruh guru tetap tenang dan menjalankan kegiatan belajar mengajar seperti biasa.
“Saya selalu mengimbau kepada guru agar tenang dan fokus pada pekerjaan, jangan panik. Tetap melaksanakan kegiatan KBM. Ketika terjadi penyegelan maka kami akan gabungkan dengan SDN 1 dan berlakukan dua sif untuk solusi sementara,” ujarnya.
Menurutnya, penggabungan kelas akan disesuaikan dengan kondisi ruang. Sejumlah kelas akan digabung, sementara kelas lainnya dapat mengikuti pembelajaran dengan sistem sif.
“Ini kan 10 kelas. Misalkan kelas 1 A dan B nanti saya gabungkan, kelas 2 disatukan dan kelas 3 juga kita satukan. Untuk kelas 4, 5, 6 kita berlakukan setelah KBM kelas 1 dan 2,” katanya.
Komar juga mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana riwayat perolehan lahan tersebut, termasuk apakah berasal dari hibah atau transaksi jual beli.
“Soal hibah atau jual beli dulunya seperti apa saya kurang tahu pasti. Intinya kami akan berupaya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan KBB untuk mencari solusi,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan apabila memang masih terdapat kewajiban pembayaran kepada pihak yang mengklaim sebagai ahli waris.
“Kalau memang belum lunas segera dilunasi oleh pemerintah agar menjadi aset daerah. Mudah-mudahan ke depannya ada solusi agar kegiatan KBM tidak terganggu,” katanya.
Komar menambahkan, persoalan tersebut sebelumnya juga sempat mendapat perhatian DPRD KBB. Beberapa bulan lalu, anggota DPRD disebut telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah.
Namun, hingga kini belum ada penyelesaian yang mengakhiri polemik tersebut.
“Pernah anggota DPRD KBB ke sini, namun belum ada solusi. Saya berharap persoalan ini segera diselesaikan terkait pembayaran kepada ahli waris, supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan aman,” ujarnya.
Pemdes Kertamulya Fasilitasi Penyelesaian
Sementara itu, Kepala Desa Kertamulya, Farhan Fauzi, mengatakan pemerintah desa akan berupaya menjadi fasilitator dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut Farhan, penyelesaian harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak, termasuk pihak yang mengklaim sebagai ahli waris serta keberlangsungan pendidikan siswa.
“Kami akan memfasilitasi. Jangan sampai siswa-siswi yang hari ini proses KBM terganggu. Kita akan mendorong semua pihak agar bisa duduk bersama, baik dari Disdik KBB, pemerintah daerah, dan BPN KBB supaya menjadi satu keputusan yang baik untuk bersama,” kata Farhan, Selasa (22/9/2026).
Farhan mengatakan, persoalan lahan tersebut sudah berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa.
“Sebelum saya menjabat ini sudah terjadi polemik dan beberapa kali berproses juga sudah. Ternyata sampai hari ini belum juga ada solusi akhir yang bisa memuaskan semua pihak,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepentingan siswa harus tetap menjadi perhatian selama persoalan lahan belum terselesaikan.
“Saya melihat kepada anak-anak pada hari ini sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tidak terganggu dengan permasalahan yang sedang berlangsung. Saya akan mendorong kepada semua pihak untuk segera diselesaikan,” katanya.
Pemerintah Desa Kertamulya mendorong adanya pertemuan antara pihak sekolah, Disdik KBB, pemerintah daerah, BPN, serta pihak yang mengklaim sebagai ahli waris untuk mencari penyelesaian atas status lahan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun pihak yang mengklaim sebagai ahli waris terkait dasar kepemilikan lahan dan proses penyelesaiannya.
