NGAMPRAH,BBPOS- Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Dedi, meminta adanya penataan daerah pemilihan (dapil) yang lebih adil dan proporsional untuk meningkatkan keterwakilan masyarakat Bandung Barat di DPRD Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Roadshow KPU dan Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat yang digelar di Kantor DPC PKB KBB, Kamis (4/6/2026).
Menurut Asep, pembahasan dapil merupakan agenda strategis yang harus menjadi perhatian seluruh partai politik karena berkaitan langsung dengan kualitas representasi masyarakat di lembaga legislatif.
“Kami melihat pembahasan dapil ini sangat penting. Formula yang disampaikan KPU tentu menarik untuk dikaji bersama, namun kami juga akan melakukan kajian dan formulasi sendiri agar menghasilkan skema yang lebih adil bagi seluruh daerah,” ujar Asep.
Ia menilai Kabupaten Bandung Barat saat ini masih mengalami ketimpangan dalam alokasi kursi DPRD Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 1,9 juta jiwa, Bandung Barat hanya mendapatkan empat kursi di parlemen provinsi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian KPU Kabupaten Bandung Barat untuk diperjuangkan hingga tingkat KPU Provinsi Jawa Barat maupun KPU RI.
“Kalau dibandingkan dengan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduknya tidak berbeda jauh. Namun kuota kursinya jauh lebih besar. Ini menjadi disparitas yang harus dikaji secara serius oleh KPU dan disampaikan hingga ke tingkat provinsi maupun KPU RI,” tegasnya.
Asep menilai ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak terhadap masyarakat Bandung Barat, tetapi juga memengaruhi representasi politik partai-partai yang memiliki basis suara besar di daerah tersebut.
Ia mengungkapkan, dalam dua pemilu terakhir PKB konsisten berada di jajaran lima besar perolehan suara di Bandung Barat. Namun keterbatasan alokasi kursi pada dapil provinsi membuat aspirasi masyarakat dinilai belum terakomodasi secara maksimal.
“Kami ingin memperjuangkan agar representasi masyarakat Bandung Barat lebih proporsional. Dengan jumlah penduduk hampir dua juta jiwa, empat kursi di DPRD Jawa Barat jelas sangat minim,” katanya.
Selain membahas penataan dapil, Asep juga menyambut positif rencana program pendidikan politik bagi pemilih pemula yang tengah disiapkan DPRD Kabupaten Bandung Barat dan dijadwalkan mulai berjalan pada 2027.
Menurutnya, tingginya tingkat partisipasi pemilih di Bandung Barat harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan proses politik yang sehat.
“Kami berharap DPRD, KPU, Kesbangpol, dan seluruh elemen masyarakat dapat berkolaborasi dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Ini penting untuk melahirkan pemilih yang cerdas dan berkualitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Asep juga mendorong adanya penguatan kelembagaan partai politik melalui dukungan bantuan keuangan yang memadai dari pemerintah daerah sesuai kemampuan fiskal dan ketentuan peraturan yang berlaku.
“Kami berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, Kesbangpol, dan DPRD dalam memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan partai politik. Karena partai politik memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam pendidikan politik dan penguatan demokrasi di masyarakat,” pungkasnya.
