NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengoptimalkan pelayanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat melalui program AMANAH (Advokasi, Mediasi, Konsultasi dan Akses Hukum). Saat ini, Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah terbentuk di 165 desa yang tersebar di 16 kecamatan.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) KBB, Retno Handayani, mengatakan Posbankum tersebut mulai aktif menangani berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, mulai dari sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perkara pidana.
“Posbankum saat ini telah aktif melayani kasus riil di masyarakat, seperti kasus sengketa tanah, KDRT hingga pidana dan yang lainnya,” kata Retno, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, optimalisasi program AMANAH dilakukan untuk membangun layanan bantuan hukum yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan regulasi, kelembagaan, serta jejaring layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kecamatan.
Dalam jangka pendek, kata Retno, pihaknya berfokus membangun fondasi layanan melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, dan pengembangan jejaring. Sementara dalam jangka menengah, program diarahkan pada pengembangan sistem layanan terintegrasi serta peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan hukum.
“Untuk jangka panjang, tujuan kita adalah mewujudkan layanan bantuan hukum yang berkelanjutan melalui kelembagaan yang kuat dan dukungan kebijakan,” ujarnya.
Retno menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari upaya penguatan program AMANAH. Tim efektif bantuan hukum akan dibekali kemampuan pengelolaan regulasi, administrasi, serta monitoring dan evaluasi (monev).
Pengelola Posbankum juga akan mendapat penguatan terkait tata kelola dan standar pelayanan. Sementara itu, paralegal akan ditingkatkan keterampilannya dalam memberikan layanan hukum dasar, komunikasi, mediasi, dan mekanisme rujukan perkara.
“Untuk paralegal yang ada saat ini akan dilakukan peningkatan keterampilan pelayanan hukum dasar, komunikasi, mediasi dan rujukan,” katanya.
Selain peningkatan kapasitas, Bagian Hukum Setda KBB akan menyosialisasikan program AMANAH kepada pemerintah kecamatan dan desa. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai layanan bantuan hukum serta mekanisme rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Penguatan koordinasi juga akan dilakukan bersama lembaga bantuan hukum (LBH), organisasi bantuan hukum (OBH), dan perguruan tinggi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi diarahkan pada edukasi hukum masyarakat serta peningkatan kapasitas pengelola Posbankum.
Di sisi lain, optimalisasi teknologi informasi (TI) turut menjadi perhatian untuk meningkatkan pengelolaan sistem pelayanan AMANAH.
Retno menegaskan, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi upaya memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan hukum.
“Ini upaya nyata kami dalam mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang AMANAH, menghadirkan kepastian hukum dan keadilan di depan rumah masyarakat desa,” tandasnya.