NGAMPRAH,BBPOS- Pembangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahap kedua yang ditargetkan rampung pada 3 Desember 2026 masih menyisakan sejumlah persoalan.
Selain fasilitas penunjang yang belum lengkap, belum tersedianya alokasi anggaran lanjutan pada 2027 menjadi perhatian Komisi III DPRD KBB.
Persoalan tersebut terungkap saat Komisi III DPRD KBB melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk meninjau progres pembangunan gedung yang dibiayai melalui APBD 2026, Jumat (13/11/2026).
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys, mengatakan pembangunan gedung tidak cukup hanya mengandalkan penyelesaian fisik bangunan. Sejumlah fasilitas pendukung, terutama akses jalan dan sarana operasional, harus dipastikan tersedia agar gedung dapat berfungsi optimal.
Menurutnya, akses jalan yang terhubung langsung dengan jalur utama menjadi kebutuhan penting untuk menunjang kecepatan respons petugas ketika menerima laporan kebakaran maupun kejadian penyelamatan.
“Secara fisik memang terlihat megah, tetapi gedung pemadam kebakaran ini punya karakteristik khusus. Akses jalannya wajib tembus tanpa hambatan agar begitu ada laporan kebakaran atau penyelamatan, armada bisa langsung meluncur cepat ke lokasi,” kata Pither saat peninjauan.
Selain akses jalan dan rencana pembangunan lapangan upacara, Pither juga menyoroti kelengkapan inventaris di dalam gedung. Sejumlah ruang kerja dinilai belum didukung perabotan yang memadai dan masih menggunakan fasilitas lama.
“Jangan sampai gedungnya sudah bagus, tetapi di dalamnya kosong. Meja dan bangku saja masih belum memadai, sebagian besar masih menggunakan barang-barang pindahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kelengkapan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian agar keberadaan gedung baru benar-benar berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait belum adanya alokasi anggaran lanjutan pada 2027, Pither meminta Dinas Damkar segera menyusun perencanaan kebutuhan dan melakukan koordinasi dengan Komisi I DPRD KBB sebagai mitra kerja perangkat daerah tersebut.
Menurutnya, usulan kebutuhan anggaran perlu disampaikan sejak awal agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB.
“Karena untuk tahun 2027 belum ada alokasi anggaran bagi pekerjaan lanjutan ini, kami menyarankan agar perencanaannya segera disampaikan ke Komisi I selaku mitra kerja,” katanya.
“Nantinya, Komisi I bisa mendorongnya di Badan Anggaran agar mendapatkan penambahan alokasi,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB, Siti Aminah Anshoriah, membenarkan masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur yang belum terakomodasi dalam pembangunan tahap kedua.
Salah satu kebutuhan mendesak adalah penyempurnaan kolam penampungan air yang menjadi bagian penting dalam menunjang operasional pemadaman kebakaran.
“Saat ini kolam penampungan air secara fisik baru selesai setengah jadi. Agar bisa berfungsi maksimal untuk menyuplai kebutuhan armada, kami masih sangat membutuhkan pembangunan kolam saringan dan rumah pompa,” kata Siti.
Selain itu, pihaknya juga membutuhkan pembangunan saluran drainase di kawasan gedung. Kondisi lahan yang berada di dataran lebih tinggi dikhawatirkan dapat menyebabkan limpasan air hujan mengalir ke permukiman warga di bawahnya.
“Saluran air atau drainase di sekitar kawasan gedung ini sama sekali belum ada. Pembangunan saluran drainase sangat mendesak untuk direalisasikan tahun depan guna mencegah limpahan air hujan mengalir deras ke permukiman penduduk di bawah,” pungkasnya.
