NGAMPRAH,BBPOS- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Fraksi PKS, Nur Djulaeha, menegaskan bahwa ancaman gempa dari Sesar Lembang bukan sekadar dongeng geologi, melainkan kenyataan yang terus bergerak dan mengancam keselamatan warga.
“Sesar Lembang bukan mitos. Ia nyata, aktif, dan mengancam wilayah padat penduduk. Tapi hingga kini langkah konkret Pemkab Bandung Barat masih tertinggal dibanding daerah lain yang sudah mengintegrasikan mitigasi ke dalam kebijakan, anggaran, dan edukasi publik,” tegas Nur Djulaeha Jumat, (29/8/2025).
Ia mengingatkan, dalam beberapa bulan terakhir wilayah Bandung Barat diguncang rentetan gempa kecil yang mengindikasikan aktivitas sesar aktif. Namun, menurutnya, pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam membangun mitigasi bencana yang terukur dan partisipatif.
Oleh seba itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memperingatkan bahwa potensi gempa dari Sesar Lembang bisa mencapai magnitudo 6 hingga 7 dengan dampak luas, mulai dari Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, hingga Cimahi Utara.
Menurutnya, beberapa daerah lain sudah menindaklanjuti dengan simulasi evakuasi, pelatihan kebencanaan, dan penguatan jalur evakuasi. Namun di KBB, hingga kini belum ada peta jalan mitigasi yang jelas dan terstruktur.
Politisi PKS juga menyoroti modal sosial masyarakat Bandung Barat yang sebenarnya cukup kuat, mulai dari komunitas relawan, tokoh kebencanaan, hingga warga yang terbiasa bergerak cepat dalam situasi darurat. Sayangnya, potensi itu belum diaktivasi secara sistematis oleh pemerintah.
“Relawan kita tahu medan, tahu cara, dan tahu risiko. Tapi tanpa dukungan struktural, gerakan mereka akan terus sporadis. Mengaktifkan kesadaran masyarakat bukan hanya strategi mitigasi, tapi juga bentuk koreksi terhadap kelambanan pemerintah,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi IV, Nur mendesak agar anggaran perubahan APBD 2025 dan APBD 2026 mengakomodasi program mitigasi yang langsung menyentuh masyarakat. Ia juga menyerukan audit kesiapsiagaan, pelibatan komunitas lokal, dan edukasi publik yang berkelanjutan.
“Mitigasi bukan pilihan, tapi kewajiban. Dan kewajiban itu harus dijalankan sekarang, bersama-sama. Jangan tunggu gempa besar datang baru kita bergerak,” pungkasnya.
