BANDUNG,BBPOS- Ketua DPRD (KBB), Muhammad Mahdi, menyambut positif raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Mahdi, capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami perbaikan dan penguatan dari tahun ke tahun.
“Alhamdulillah, WTP sekarang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang lalu. Sebelumnya kita mendapatkan WTP, tetapi masih ada penekanan terkait pengembalian dan sebagainya. Sekarang Alhamdulillah tidak ada penekanan sama sekali, artinya WTP kita murni,” kata Mahdi, Rabu (10/6).
Ia menegaskan, raihan Opini WTP murni merupakan wujud nyata transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian tersebut juga menjadi bukti bahwa tata kelola anggaran yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memenuhi prinsip-prinsip good governance yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Raihan ini harus menjadi kebanggaan bersama sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan. Kami berharap WTP murni ini tidak hanya menjadi prestasi tahunan, tetapi dapat menjadi budaya kerja dan kebiasaan positif yang terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Meski demikian, Mahdi mengakui masih terdapat beberapa catatan dari hasil pemeriksaan BPK. Namun menurutnya, catatan tersebut tidak bersifat signifikan dan justru menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam tata kelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, ia menilai opini WTP yang diraih secara berturut-turut juga menjadi sinyal positif bahwa sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah berjalan semakin baik.
Bahkan, capaian tersebut dapat menjadi salah satu indikator kuat dalam upaya mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP memang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan, tetapi ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Tentu ini menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD KBB akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh pemangku kepentingan berpuas diri. Sebaliknya, raihan WTP murni harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
“Kami di DPRD akan terus memberikan penekanan agar capaian ini tidak membuat kita berleha-leha. WTP harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi karena ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan, bukan hasil perorangan,” katanya.
Ia menambahkan, raihan WTP murni menjadi hadiah istimewa menjelang Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, prestasi tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai keraguan yang selama ini muncul terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Ini hadiah yang sangat berharga menjelang ulang tahun ke-19 Bandung Barat. Mudah-mudahan masyarakat dapat melihat bahwa Bandung Barat terus berbenah dan menunjukkan kemajuan melalui berbagai capaian, salah satunya raihan WTP murni tanpa penekanan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
