NGAMPRAH, BBPOS– Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko menyebut pihak akan mengundang KPU, Bawaslu, aparat, kepolisian, Kodim 0609 Cimahi, Bapelitbangda serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membahas pemilu serta Pilkada 2024.
Terutama membahas anggaran hibah untuk KPU, Bawaslu, termasuk biaya pengamanan penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada 2024 mendatang.
“Kita mengundang mereka supaya ada kejelasan tentang anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada ini. Ternyata dari pihak Bapelitbangda dan BKAD juga belum bisa menjelaskan tentang anggaran itu,” jelas Apung.
Menyoal anggaran hibah itu, akan diserahkan kepada kebijakan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat. Akan tetapi, Apung berharap anggaran hibah penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut menjadi skala prioritas.
“Kita juga berharap, supaya TAPD segera berkomunikasi dengan mereka. Karena kita juga dikejar deadline. Pemilu Legislatif tanggal 14 Februari 2024, Pilkada bulan November,” tegasnya
Apung juga menyebut, Pemda Bandung Barat sudah menandatangani fakta integritas siap memberikan hibah pada KPU sebesar Rp.60 miliar dan Bawaslu Rp.8 miliar.
Saat ini, pihaknya belum berani memproses hibah itu, karena harus koordinasi dulu dengan leading sektor, dan terutama kebijakan Pj. Bupati Bandung Barat.
Apung menyebut, sebenarnya anggaran hibah tersebut sudah tercatat di DPA 2023. Akan tetapi, pihaknya belum berani memberikan tindak lanjut untuk proses pencairan. Karena belum ada kejelasan tentang angkanya, apakah sudah termasuk biaya pengamanan dan lainnya atau belum.
“Kalau biaya pengamanan dan lainnya sudah include dengan angka hibah, kami keberatan. Karena menyangkut laporan pertanggungjawaban. Maunya terpisah saja, antara biaya KPU, Bawaslu dengan biaya pengamanan serta lainnya,”imbuhnya**
