NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan lahan seluas 8 hektare di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy, untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen. Proyek tersebut ditargetkan memasuki tahap pelelangan pada akhir 2026.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kami berkomitmen penuh menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari pengadaan lahan seluas 8 hektare di Desa Nanggeleng hingga penyiapan akses jalan dan pematangan lahan (cut and fill),” kata Jeje, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, lahan yang berstatus sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari Badan Bank Tanah tersebut dinilai strategis karena memiliki akses yang mudah dari koridor jalan provinsi dan nasional.
Selian itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang. Persiapan itu meliputi pengerasan dan pelebaran jalan akses, pembersihan area (land clearing), pematangan lahan, serta penyelesaian dokumen perizinan lingkungan dan tata ruang.
Menurut Jeje, keberadaan Sekolah Rakyat permanen nantinya memungkinkan siswa dari rintisan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) yang saat ini tersebar di sejumlah lokasi untuk belajar dalam satu kawasan pendidikan terpadu.
“Kami ingin memastikan anak-anak kita dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan terpadu,” ujarnya.
Selain menyiapkan lahan dan infrastruktur, Pemkab Bandung Barat juga akan memutakhirkan data calon penerima manfaat. Jeje menginstruksikan seluruh pemerintah desa di KBB menyiagakan operator khusus agar warga yang belum terdata dapat segera dimasukkan ke dalam sistem perlindungan sosial (Perlinsos) dan diintegrasikan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Jangan sampai ada anak-anak kita yang terlewat dari hak pendidikannya,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan, proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat telah dinyatakan lengkap dan akan segera memasuki tahap pelelangan pada akhir tahun ini.
Menurutnya, Bandung Barat menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempercepat pematangan lahan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai setelah proses lelang selesai.
“Kami meminta Pemkab Bandung Barat untuk segera melakukan proses pematangan lahan (cut and fill) di calon lokasi agar saat proses lelang tuntas, pembangunan fisik dapat langsung dimulai,” kata Saifullah Yusuf.
