NGAMPRAH,BBPOS- Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, mendesak pemerintah segera mengusut dugaan penyekapan dan kekerasan terhadap Siti Nurhaidah Pratiwi (36), pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Cililin yang dilaporkan mengalami persoalan saat bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
“Ini adalah warga kita,tidak boleh ada warga KBB yang disiksa, disekap, dan dieksploitasi di negeri orang,” tegas Mahdi, kamis (15/10).
Mahdi mengaku prihatin atas informasi yang beredar mengenai dugaan penyekapan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah bergerak cepat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keselamatan korban sekaligus memperjuangkan pemulangannya ke tanah air.
Ia meminta Komisi IV segera berkoordinasi dengan keluarga korban di Cililin serta memanggil Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB untuk memperoleh informasi lengkap mengenai kasus tersebut.
Menurutnya, penelusuran perlu dilakukan untuk memastikan jalur keberangkatan korban, termasuk legalitas agen atau perusahaan yang memberangkatkannya ke luar negeri.
“PMI ini berangkat melalui jalur resmi atau ilegal? Agen mana yang memberangkatkan? Jika ada pelanggaran, ini harus diusut,” ujarnya.
Mahdi juga mendesak Bupati Bandung Barat dan Disnaker KBB segera berkoordinasi secara resmi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan RI di negara tempat korban berada.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keberadaan dan kondisi korban, memberikan perlindungan yang diperlukan, serta mempercepat upaya pemulangan jika memungkinkan.
“Negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir menjemput dan memulangkan anak kita dengan selamat sampai ke Cililin,” katanya.
Selain mendorong penanganan kasus, Mahdi mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan dan mengikuti prosedur resmi sebelum berangkat.
Ia menegaskan DPRD KBB akan mengawal penanganan kasus tersebut dan meminta masyarakat turut mendoakan agar korban segera mendapatkan perlindungan serta dapat kembali ke keluarga dalam keadaan selamat.
Mahdi berharap koordinasi antara pemerintah daerah, instansi pusat, dan perwakilan Indonesia di luar negeri dapat segera memberikan kejelasan mengenai kondisi korban dan langkah penanganan selanjutnya.
