NGAMPRAH,BBPOS- Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat, Lukmanul Hakim, saat menjelaskan fungsi dan manfaat pembangunan JUT yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Lukmanul Hakim, keberadaan jalan usaha tani menjadi sarana vital bagi petani karena berfungsi sebagai akses utama menuju lahan pertanian.
“Jalan usaha tani menghubungkan lahan tani dengan jalan utama atau jalan desa, sehingga petani bisa menuju sawah atau kebun dengan lebih mudah. Akses ini juga mempermudah mobilisasi alat mesin pertanian, bibit, pupuk, dan kebutuhan produksi lainnya,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan JUT juga mempermudah transportasi hasil pertanian dari lahan ke pasar, pusat pengumpulan, atau titik distribusi lainnya. Dengan akses yang baik, biaya transportasi dan waktu tempuh dapat ditekan, serta mengurangi risiko kerusakan hasil panen akibat jalan yang rusak.
Lukman menambahkan, pembangunan JUT turut berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian. “Akses yang lancar memungkinkan petani menggunakan alat mesin secara efektif, meningkatkan frekuensi panen, dan mengoptimalkan penggunaan lahan. Dampaknya, distribusi pangan lebih baik dan pendapatan petani meningkat,” katanya.
Selain fungsi ekonomi, jalan usaha tani juga memberikan manfaat sosial. Infrastruktur ini sering dimanfaatkan masyarakat umum sebagai akses warga menuju fasilitas publik, seperti pasar, sekolah, dan layanan kesehatan.
“Pembangunan JUT juga bisa menjadi program padat karya karena melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Pembangunan JUT dinilai mampu mengurangi isolasi wilayah pertanian, terutama di daerah perbukitan atau terpencil. Dengan akses yang baik, lahan pertanian menjadi lebih produktif dan bernilai tinggi, serta mendorong berkembangnya usaha tani yang lebih modern dan efisien.
“Intinya, keberadaan jalan usaha tani bukan hanya mendukung aktivitas pertanian, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan wilayah pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.
Terpisah, Kelompok Tani Bodon Motekar, Desa Jati Mekar, Kecamatan Cipendeuy, Rudi Khaerudin, bersyukur jalan menuju lahan pertanian kini lebih layak setelah mendapat program JUT.
“Terima kasih kepada Bupati dan Dinas DKPP atas program JUT di wilayah kami. Jalan ini akan mempermudah akses alat dan mesin pertanian ke area persawahan sehingga menekan biaya produksi dan memberi banyak manfaat untuk petani,” katanya.
Rudi menambahkan, pembangunan JUT merupakan langkah menuju pertanian modern berwawasan agribisnis yang memerlukan prasarana dan sarana memadai.
“Alhamdulillah dengan adanya program JUT ini, akses hasil pertanian lebih mudah menjangkau areal persawahan,” katanya.
Ia menjelaskan, mayoritas masyarakat di Kampung Ciburial bodon berprofesi sebagai petani. Hasil panen mereka didistribusikan ke Pasar Induk Cibitung.
“Hasil pertanian mulai dari cabai, terong, kacang panjang, timun, paria, dan sayuran lainnya mencapai 3 ton hingga 8 kuintal per musim. Semua hasil panen itu sudah ada tengkulaknya,” jelas Rudi.
Menurutnya, kemajuan sistem pertanian tidak hanya ditandai dengan modernisasi, tetapi juga peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Alhamdulillah jalan yang baik memudahkan petani mengangkut hasil panen ke pasar sekaligus membawa sarana produksi seperti pupuk dan benih ke lahan,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Desa Jati Mekar, Dono Sumpena, mengatakan program JUT yang dibiayai APBD sebesar Rp149,18 juta ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebelum ada JUT, jalan di Kampung Ciburial Bodon tidak bisa dilalui kendaraan roda empat sehingga distribusi hasil pertanian membutuhkan biaya tinggi.
“Saat ini akses jalan lebih baik dan transportasi lebih mudah sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan nilai jual hasil panen petani,” katanya.
Dono menambahkan, sekitar 70 persen warganya adalah petani palawija dengan total luas lahan 250 hektare. Produksi panen per minggu mencapai 15 ton dan didistribusikan ke Pasar Induk Cibitung.
Ia berharap pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bisa kembali memberikan bantuan serupa di wilayahnya.
“Masih ada sekitar 600 meter jalan yang belum tuntas dibangun. Semoga Bupati memperhatikan akses jalan yang tersisa itu,” pungkasnya.
